HANYA DIHADIRI 6 KEPALA PEMERINTAH DESA, MUSRENBANG RUMPIN SOROTI KERUSAKAN JEMBATAN DAN JALAN

RUMPIN – Kerusakan Infrastruktur Jalan di wilayah exploitasi tambang menjadi sorotan dalam rencana pembangunan wilayah Kecamatan Rumpin tahun 2020. Hal ini terungkap dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Pemerintah Kecamatan Rumpin yang berlangsung di kantor kecamatan tersebut, Rabu (30/1/2019).

Satu hal mencolok dari pelaksanaan Musrenbang tersebut adalah minimnya tingkat partisipasi aparatur Pimpinan Pemdes yang ada di wilayah tersebut. Dari 14 desa di seluruh wilayah kecamatan penghasil tambang galian C, hanya ada 6 kepala desa (Kades) yang hadir. Dikonfirmasi tingkat partisipasi ini,  Sekcam Rumpin Kurnia Indra menolak memberikan komentar. “Jangan soal itu, yang penting inti (substansi-red) pelaksanaan Musrenbangnya saja,” kilahnya.

Dia menjelaskan, masalah kerusakan infrastruktur jembatan dan jalan menjadi usulan yang paling banyak dan menjadi sorotan dalam Musrenbang tahun ini. Ada empat titik jembatan diusulkan untuk dilakukan pembangunan serta beberapa titik infrastruktur jalan di antaranya, jalan raya Cicangkal-Maloko, jalan Janala-Lebak Wangi dan jalan jembatan Gerendong.

“Jalan rusak di wilayah Kecamatan Rumpin ada sekitar 33 persen, volumenya sekitar 27 kilometer. Dalam setahun jalan rusak itu sekitar 5 sampai 6 kilometer,” ungkap Kurnia Indra Sekcam Rumpin kepada sejumlah wartawan.

Indra menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan mendongkrak kesejahteraan warga baik dalam bidang pendidikannEkonominya, fockus utama untuk infrastruktur jalan.

Dia mencontohkan, untuk bidang pendidikan, diantaranya usulan rehab bangunan sekolah dasar (SD) yang rusak atau tidak layak. Pemerintah Kecamatan Rumpin, sambungnya, akan segera melakukan koordinasi dengan koordinator pendidikan untuk melaksanakan rakor dan meminta output sehingga memiliki data base.

“Sehingga dalam lima tahun kedepan, sudah jelas pelaksanaan perbaikan SD dimana saja yang akan dilaksanakan.” Jelasnya.

Sementara itu, Kabid Litbang Bappeda Kabupaten Bogor Iskandar Zulkarnaen mengatakan, pagu indikatif kecamatan Rumpin pada 2020 adalah sebesar  sebesar sebesar 26 miliar rupiah. Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut nantinya untuk bidang pembangunan Infrastruktur, pemberdaan masyarakat dan pendidikan.

“Pembangunan infrastruktur menjadi skala prioritas dalam rangka percepatan pembangunan wilayah, membatu mobilisasi distribusi dan produksi. Nanti usulan-usulannya tinggal di masukan, sekarang masih tahap penyusunan.” ujarnya.

 

Ditempat yang sama, anggota DPRD Kabupaten Bogor Jurjani mengatakan, meskipun dalam waktu singkat, usulan-usulan dari masyarakat sudah bisa masuk. Dia berjanji akan mengawal semua usulan masyarakat tersebut.

“Dalam satu dua hari ke depan, penyusunan dan pengajuan usulan-usulan itu bisa rampung. Sehingga diharapkan Minggu pertama Februari 2019 sudah tidak ada usulan yang tertinggal. “Saya masih bisa kawal semua usulan tersebut. Karena kalau tidak masuk berarti nanti kembali lagi ke nol,” ucapnya.

Jurjani menambahkan, musrenbang adalah agenda tahunan guna menampung aspirasi masyarakat. Menurutnya, saat ini masih banyak infrastruktur jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan, salah satunya adalah Jembatan Rawaian.

“Jadi Rawaian itu jembatan gantung terbuat dari bambu. Jadi harus jadi prioritas dan harus masuk dalam target pembangunan tahun 2020 nanti. Jadi pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan saya harus sama-sama mengawal dan memperjuangkan.” punkasnya. (MUL)