Demo HMI-MPO Cabang Bogor Di KPK: LPJ 1/4 Triliun Belum Tuntas, Indikasi Adanya Mafia Porda Jabar

CIBINONG-

Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor Yogi Prasetio mengatakan, dalam demo di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan kemarin. Terkait adanya mafia anggaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat (Jabar) 2018 yang berjumlah miliaran di Kabupaten Bogor. Apalagi masih ia menjelaskan, sampai saat ini Lapor Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Besar (PB) Porda Jawa Barat (Jabar) belum kunjung keluar dan tentunya hal sesuatu hal yang perlu dikawal sampai ke ujung pangkalnya.

“Mengingat indikasi permainan SPJ anggaran yang dinilai sangat fantastis yakni mencapai 1/4 triliun,” tegas dalam keterangan tertulis kepada bogorOnline.com kemarin.

Sebelumnya, Melawan lupa terkait adanya dugaan mafia dana Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat (Jabar) 2018 yang berjumlah miliaran di Kabupaten Bogor. Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor, gelar unjuk rasa. Depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan Selasa (12/3/19).

Ketua Umum HMI-MPO Cabang Bogor Lutfi Pratama mengatakan, kedatangan pihaknya ke Kuningan saat ini guna meminta KPK, segera mengusut dan menjadikan kasus Porda 2018 sebagai prioritas penyidikan dan penyelidikan. Apalagi lanjutnya menjelaskan, giat olahraga itu menyisakan polemik dan kekecewaan dikalangan masyarakat, terkhusus masyarakat Bumi Tegar Beriman. Belum lagi dana hibah yang mencapai 1/4 triliun yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Panitia Besar (PB) Porda XIII yang terindikasi digunakan tidak proporsional.
Ditambah masih ia menambahkan, kegiatan tersebut yang mengusung lima misi sebagai suksesor dari kegiatan yakni sukses kegiatan, sukses administrasi, sukses ekonomi, budaya dan prestasi sebagai penciri. Seakan hanya bualan dan terkesan main- main bahkan disinyalir sebagai bahan bancakan oknum Pejabat publik daerah.

“Untuk memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dengan tidak profesional,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada bogorOnline.com hari ini.(rul)