CIBINONG-
Untuk melawan lupa terkait adanya dugaan mafia dana Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat (Jabar) 2018 yang berjumlah miliaran di Kabupaten Bogor. Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor, gelar unjuk rasa. Depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan Selasa (12/3/19).
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Bogor Lutfi Pratama mengatakan, kedatangan pihaknya ke Kuningan saat ini guna meminta KPK, segera mengusut dan menjadikan kasus Porda 2018 sebagai prioritas penyidikan dan penyelidikan. Apalagi lanjutnya menjelaskan, giat olahraga itu menyisakan polemik dan kekecewaan dikalangan masyarakat, terkhusus masyarakat Bumi Tegar Beriman. Belum lagi dana hibah yang mencapai 1/4 triliun yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Panitia Besar (PB) Porda XIII yang terindikasi digunakan tidak proporsional.
Ditambah masih ia menambahkan, kegiatan tersebut yang mengusung lima misi sebagai suksesor dari kegiatan yakni sukses kegiatan, sukses administrasi, sukses ekonomi, budaya dan prestasi sebagai penciri. Seakan hanya bualan dan terkesan main- main bahkan disinyalir sebagai bahan bancakan oknum Pejabat publik daerah.
“Untuk memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dengan tidak profesional,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada bogorOnline.com hari ini.
Sebelumnya, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, dana Porda yang berasal dari hibah tersebut sangatlah rentan untuk diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan bisa dilihat. Dari kasus lama yang terjadi pada Daerah Sumsel (Sumatera Selatan). Karena masih ia menjelaskan, dana hibah dalam tanda kutip adalah anggaran yang mudah
diakali.
Sehingga wajar saja muncul dugaan penyimpangan adanya mafia Porda yang mulia dari awal perhelatan. Sampai saat ini pihak terkait tidak juga bisa transparan kepada publik mengenai penggunaannya dan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari PB Porda.
“Itulah salah satu indikator adanya penyimpangan dana dari ajang olahraga Se Jabar tersebut di Bumi Tegar Beriman,” ujarnya saat dihubungi bogorOnline.com belum lama ini.
Jajang menambahkan, dalam hal dirinya juga meminta penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Ke Polisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segara melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas masalah di atas. Untuk BPK lanjutnya menerangkan, harus segera melakukan pemeriksaan terhadap aliran penggunaan anggaran tersebut dan ketika ditemukan bukti kuat segera berikan data audit tersebut kepada penegak hukum.
“Sehingga bisa segera ditangkap,” tegasnya.(rul)
