Warga Tolak Proyek SPBU Tanah Baru

Kota Bogor – bogorOnline.com

Rencana pembangunan SPBU di kawasan Jalan Pangeran Sogiri, Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor menuai protes dari warga. Pangkalnya, lokasi proyek SPBU tak jauh dari perumahan sekitar dan hanya selemparan batu dengan Sekolah Alam.

Salah satu warga Perumahan Taman Seruni, yang juga orang tua siswa Sekolah Alam, Anas mengaku keberatan dengan adanya rencana pembangunan SPBU di lokasi tersebut. Sebab, keberadaan SPBU dikhawatirkan bisa membahayakan aktifitas sekolah.

“Kita tidak menghalangi untuk usaha, tapi jangan SPBU sebab beresiko. Kita khawatir berpengaruh ke sekolah yang lokasinya bersebelahan karena banyak anak-anak kita sekolah di sana. Itu masalah besarnya. Belum lagi masalah lingkungan sekitar dan jalan yang kecil,” katanya, Minggu 18 Agustus 2019.

Setahu Anas, dalam sosialisasi kepada warga awal 2019 lalu, pemilik lahan hanya meminta izin untuk pematangan lahan. Namun belakangan ini diketahui setelah permintaan izin prinsip, lokasi tersebut akan dibangun SPBU.

“Saya baru dua kali ikut pertemuan. Sekarang di lokasi sudah dipondasi. Kita juga nggak tahu siapa pemilik (pembangun SPBU),” ungkapnya. “Warga di sini sebagian besar tatap konsisten keberatan jika dibangun SPBU. Kita terserah mau dibangun apa, asal jangan SPBU,” imbuhnya.

Ia berharap Pemkot Bogor memperhatikan keinginan dari warga sekitar dan orangtua siswa Sekolah Alam. Adapun jadi pertimbangan langkah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Pemkot Bogor tetap mengeluarkan izin untuk SPBU.

“Ya, kalau pemerintah menerbitkan izin, dipertimbangkan untuk PTUN. Dasarnya apa? karena masih ada warga yang keberatan,” tegas Anas.

Terpisah, Camat Bogor Utara Rahmat Hidayat mengatakan, bahwa pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan antara pemrakarsa atau investor dengan warga sekitar setelah dua kali dilaksanakan di tingkat kelurahan namun masih ada penolakan terkait rencana pembangunan SPBU. “Semua hadir warga sekitar, tapi masih ada penolakan dari Sekolah Alam,” ujarnya.

Pada prinsipnya, sebagai pemangku kebijakan di wilayah, pihaknya melihat dari segi lokasi usaha. Sementara saat ini, kata Rahmat, salah satu ketua RT belum membubuhkan tanda tangan dalam dokumen persetujuan warga.

“Setelah tingkat kecamatan, rencananya kalau investornya bersedia akan difasilitasi pertemuan di tingkat kota. Nanti tingkat kota yang akan memutuskan,” ujar mantan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pengendalian Pembangunan Pengadaan Barang Jasa (Adalbang PBJ) Setda Kota Bogor itu. (HRS)