Kota Bogor menjadi tuan rumah forum bertajuk Mayor Caucus 2019. Sedikitnya 29 wali kota dari berbagai daerah di Tanah Air hadir dalam pertemuan ini untuk mendiskusikan tantangan pada pembangunan berkelanjutan. Pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah poin yang dibacakan dalam Kongres Perencana se-Dunia ISOCARP di IPB International Convention Center (IICC).
Mayor Caucus digagas oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) dengan dukungan Pemerintah Kota Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Wali Kota Bogor Bima Arya selaku tuan rumah sekaligus moderator dalam diskusi tersebut menjelaskan kegiatan Mayor Caucus 2019 bertujuan untuk memberikan ruang bagi para wali kota untuk dapat mendiskusikan peran kota-kota dan kepemimpinan daerah dalam menyukseskan pencapaian tujuan-tujuan di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
“Garis besar diskusi nanti mencakup tantangan, langkah perbaikan, bentuk kolaborasi antar daerah yang paling sesuai, dan dukungan yang perlu diberikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas Bima.
Tujuan 11 TPB memberikan prioritas aksi untuk tujuh aspek pembangunan, seperti Perumahan dan Pelayanan Dasar yang Layak, Aman, dan Terjangkau, Sistem Transportasi Publik yang Aman, Terjangkau, Mudah Diakses, dan Berkelanjutan, Urbanisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Pelestarian Warisan Budaya, Pengurangan Risiko Bencana, Pengurangan Dampak Lingkungan Perkotaan serta Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik yang Aman, Inklusif, dan Mudah Dijangkau.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan, Mayor Caucus 2019 mencanangkan Komunike Bersama Wali Kota untuk menekankan tujuh poin rekomendasi mengenai pentingnya integrasi perencanaan tata ruang dan pengurangan risiko bencana untuk menuju kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
“Komunike Bersama ini merupakan langkah konkrit para wali kota untuk membahas peluang, tantangan, dan rekomendasi untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Komunike ini mendorong praktik integrasi yang menyeluruh di semua level untuk menjadikan tata ruang sebagai acuan bagi pengurangan risiko bencana serta praktik pengurangan risiko bencana yang preventif dan antisipatif,” jelas Bernadus.
Ia menambahkan, Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus menjadi refleksi penting bagi tata ruang ke depan yang dibahas di Kaukus Walikota ini. Dengan tidak adanya perencanaan sistem perkotaan Indonesia yang visioner, pemindahan IKN merupakan sebuah tantangan nyata untuk mewujudkan model kota baru di Indonesia.
Berikut isi Komunike Bersama yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam Kongres Perencana se-Dunia ISOCARP di IICC Botani Square, Bogor:
Memperhatikan tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks yang dihadapi wilayah perkotaan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Mengakui komitmen internasional terhadap Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, atau yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan komitmen nasional terhadap Agenda ini yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Mengingat bahwa kota sebagai salah satu aktor utama yang memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut.
Kami, para Walikota se-Indonesia, berkumpul bersama dalam Kaukus Walikota IAP 2019 untuk menekankan dukungan kami terhadap upaya menuju kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk itu Rencana Tata Ruang dan Pengurangan Risiko Bencana adalah perangkat sebagai prasyarat terciptanya ruang yang aman dan tangguh.
Kami bersama-sama mencanangkan Komunike Bersama Walikota se-Indonesia untuk memahami dan mempertimbangkan berbagai perkembangan terkini, peluang, tantangan, dan rekomendasi sebagai berikut:
TANTANGAN PEMINDAHAN IKN
Kami para Walikota mencermati rencana pemindahan Ibukota Negara sebagai sebuah tantangan nyata untuk mewujudkan model kota baru di Indonesia
INTEGRASI TATA RUANG DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Kami mendorong praktik integrasi yang menyeluruh antara penataan ruang dan pengurangan risiko bencana yang preventif dan antisipatif di semua level, sebagai acuan untuk membangun kota dan permukiman yang aman dan tangguh.
PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS EKOSISTEM dan MITIGASI BENCANA
Mendorong praktik pembangunan ramah lingkungan dan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem, termasuk mitigasi bencana, dalam rangka mencegah terjadinya krisis perkotaan.
PENINGKATAN KAPASITAS
Kami juga mendorong urbanisasi yang produktif disertai peningkatan kapasitas pemerintah kota untuk melaksanakan perencanaan dan pengelolaan kota dan permukiman yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.
“BUILD BACK BETTER”
Kepemimpinan daerah dan praktik-praktik percontohan dalam penataan ruang dan pengurangan risiko bencana yang berkaitan dengan upaya membangun kembali dengan lebih baik (build back better).
PENGUATAN KOLABORASI
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berkolaborasi lintas daerah, dengan pihak swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media dan masyarakat, serta membangun kerjasama dengan mitra dan jejaring internasional.
“LEAVING NO ONE BEHIND”
Semua kota harus memastikan penguatan terhadap proses partisipatif dan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga tidak ada aktor yang ditinggalkan (leaving no one behind).
Rencana Aksi Kaukus Walikota IAP 2019
Para Walikota mengajak Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) untuk mendorong para perencana untuk terlibat aktif dalam membangun upaya integrasi dan implementasi penataan ruang perkotaan dan pengurangan risiko bencana untuk mewujudkan kota dan permukiman yang aman dan tangguh.
Kami juga mendorong APEKSI untuk dapat menjembatani kerjasama atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, serta mengidentifikasi peluang-peluang kolaborasi antara Pemerintah Kota di Indonesia dengan mitra dan jejaring di dalam dan luar negeri.
Dengan ini, kami menyampaikan perhatian penuh untuk mendukung pencapaian Tujuan Kesebelas dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka menuju kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan serta secara aktif akan berkontribusi dalam berbagai proses perencanaan dan implementasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut.
Bogor, 9 September 2019
Disetujui oleh Walikota Ambon, Walikota Balikpapan, Walikota Bandung, Walikota Batu, Walikota Bekasi, Walikota Bengkulu, Walikota Bogor, Walikota Bukittinggi, Walikota Gorontalo, Walikota Jambi, Walikota Kupang, Walikota Lubuklinggau, Walikota Manado, Walikota Mojokerto, Walikota Padang, Walikota Palu, Walikota Pangkalpinang, Walikota Probolinggo, Walikota Sukabumi, Walikota Tarakan, Walikota Ternate, dan Walikota Tidore Kepulauan. (Advetorial)
