Sepakat Tolak Desain Pedestrian Surya Kancana

Bogor Tengah – bogorOnline.com

Proyek pedestrian Jalan Surya Kencana tahap dua atau kegiatan dengan judul peningkatan Jalan Surya Kencana (Lanjutan) masih menyisakan polemik meski tender senilai Rp 14,2 miliar ini telah dimenangkan PT. Pulau Biru Ansor.

Sekretariat Pagoejoeban Kampung Tengah (Sepakat) yang merupakan komunitas warga Surya Kencana Bogor menyatakan masih keberatan dengan konsep pedestrian yang saat ini ditawarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Kami merasa keberatan dengan desain yang saat ini diajukan. Pada dasarnya kami mendukung revitalisasi, tapi harus berdasarkan kajian nyata, harus efisien dan mendukung seluruh kegiatan kota pusaka. Revitalisasi jangan sampai mubazir. Kalau demikian sama saja memusnahkan kawasan pusaka,” ujar Koordinator Sepakat, Mardi Lim saat beraudiensi dengan Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor, Atty Somaddikarya pada Kamis sore, 19 September 2019.

Dikatakan, idealnya kawasan Surya Kencana harus efisien lantaran areanya sangat sempit dan tidak memiliki fasilitas pendukung seperti gedung parkir. Sehingga rencana ini harus melalui kajian yang benar-benar matang.

“Ini kan kawasan arif lokal Tionghoa, jadi tak bisa diotak-atik tanpa kajian yang matang. Perlu adanya fleksibilitas yang dipadu dalam keteraturan. Misalnya, ada ruang mobil yang memaksa agar parkir rapih dalam menurunkan barang atau parkir mobil tamu,” katanya.

Mardi menyatakan, bahwa 180 pelaku usaha menginginkan agar di kawasan Surya Kencana dibuat ruang parkir one space one car, sehingga dapat dikorporasi dengan ruang yang menyerupai sirip naga. “Jadi di sirip naga itu bisa dibangun PJU, kursi-kursi, tempat sampah, hydrant dan lubang utilitas,” katanya.

Selain itu, warga juga meminta agar dibuat celukan di 18 titik dengan lebar lima meter dan tingkat kemiringan yang disesuaikan, sehingga pemilik mobil bisa memasukan kendaraan ke dalam rumah. “Celukan itu tripel fungsi, bukan buat parkir mobil, parkir motor saja, tapi untuk area droping penumpang, loading dock, sehingga tak mengganggu jalur cepat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam penataan kawasan Surya Kencana pemerintah tidak bisa mengambil desain dari daerah lain dikarenakan dari tata geografis dan kearifan lokal itu jelas berbeda. Penataan kawasan pecinan seperti Jalan Surya Kencana harus sustainable.

“Contohnya Singapura, waktu itu pemerintahnya merekayasa China Town dengan memindahkan penghuninya. Tapi kemudian pemerintah melihat tempat tersebut seperti kehilangan jiwa. Akhirnya mereka merekayasa lagi dengan membuat event adu burung seperti kebiasaan warga Tionghoa,” paparnya.

Mardi menegaskan, bahwa kaidah penataan kota pusaka harus dijaga karena wilayah tersebut harus tetap memiliki brand yang menarik. Ia juga mengungkapkan, bahwa warga sama sekali tidak dilibatkan secara teknis dan lintas kajian saat pedestrian sisi barat dibangun.

“Jadi tiba-tiba pas dibangun sudah ada jalur sepeda dengan tinggi 30 sentimeter. Padahal, saat diskusi dengan warga tak ada istilah pedestrian dilebarkan dan ditinggikan. Yang ada adalah revitalisasi untuk efisiensi kawasan. Makanya pas sudah jadi kami kaget,” ungkapnya.

Pihaknya sudah meminta gambar konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun hingga kini belum diberi oleh instansi terkait. “Kita sudah minta tapi ya belum dikasih,” ungkapnya.

Kesempatan ini, Anggota DPRD Atty Somaddikarya mengatakan, apabila melihat dari Perda Nomor 8 Tahun 2011 temtang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 disebutkan bahwa jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 kilometer perjam dengan lebar jalan paling sedikit 11 meter.

“Nah, Jalan Surya Kencana ini masuk dalam jalan arteri sekunder, kenapa ketika pedestrian dibangun hanya menyisakan jalan selebar tujuh meter. Ini jelas menabrak perda, kan perda RTRW belum ada revisi,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menyinggung bahwa pembangunan pedestrian ini menyisakan polemik lantaran tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada warga. Warga sendiri tidak setuju soal kebijakan membuat parkir kendaraan secara paralel karena dinilai akan menimbulkan kemacetan.

“Mereka ingin parkir dibuat silang atau sirip naga dan adanya celukan yang bisa dibuat tiga fungsi. Yaitu, untuk loading dock, parkir motor, dan droping penumpang. Selain itu ketinggian pun harus disesuaikan, jangan sampai yang punya kendaraan tidak memasukan mobilnya ke dalam,” ungkapnya.

Atty menegaskan, bahwa kawasan Surya Kencana tidak bisa dicap sebagai kawasan bisnis semata. Karena pada historisnya Surya Kencana adalah area pemukiman yang juga dipergunakan untuk tempat usaha. “Saya ini besar di daerah tersebut. Dari kecil itu Surya Kencana adalah pemukiman,” imbuhnya.

Lebih lanjut kata Atty, pembangunan pedestrian yang dibiayai APBD TA 2019 senilai Rp 14,2 miliar harus memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Jangan sampai pembangunan pedestrian melumpuhkan perekonomian warga. “Kalau sampai mematikan ekonomi masyarakat, PDI Perjuangan siap pasang badan,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Bogor Tengah, Agustian Syach menyebut bahwa warga tidak menolak adanya pembangunan pedestrian. Namun, mereka keberatan dengan desain pedestrian yang lurus dengan lebar 3,5 meter.

“Keberatan mereka karena takut kalau desainnya demikian, usahanya akan sepi dan lain sebagainya. Justru pelebaran trotoar supaya usaha mereka ramai. Akhirnya kami akomodir parkir dan mengubah konsep pedestrian dari 3,5 meter menjadi 2,5 meter. Warga inginnya memakai sirip naga yang menjorok ke jalan. Setelah dihitung malah jadi lima meter,” katanya.

Ia juga mengatakan, setelah minta kajian teknis kepada dinas terkait usulan warga ternyata tak memungkinkan dari sisi keamanan karena konsep tersebut tak pernah diterapkan dimanapun. Untuk celukan sendiri disiapkan untuk parkir motor dan loading dock, terutama di toko-toko yang butuh bongkar muat.

“Celukan itu nantinya mempunyai lebar 1,5 meter, konsep ini sudah dijalankam di proyek pedestrian tahap satu,” katanya. Agus juga mengatakan bahwa pada hari ini pihaknya akan kembali bertemu dengan warga untuk membahas permasalahan tersebut. (HRS)