Bogor Tengah – bogorOnline.com
Penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor tak hanya mendapat perhatian dari publik melainkan pemerintah. Salah satunya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mendatangi tempat pelayanan publik untuk 145 jenis perizinan yang berada di Lippo Plaza Keboen Raya tersebut.
Kedatangan rombongan dari Pemprov Sulsel pada Selasa 1 Oktober 2019, diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang didampingi Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat beserta jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Asisten Pemerintahan Pemprov Sulsel H. Tautoto mengatakan, pihaknya sangat apresiasi dengan penerapan MPP di Kota Bogor, dikarenakan jenis pelayanan banyak sehingga sangat memudahkan masyarakat.
buy azithromycin online buywithoutprescriptiononlinerx.com/dir/azithromycin.html no prescription
Begitu juga sisi waktu cukup singkat dalam memberikan pelayanan hingga selesai.
“Yang keren itu berkomunikasi dengan instansi vertikal karena mesti minta izin. Kami juga izin dahulu ke pusat sehingga ini memakan waktu yang cukup lumayan membuat MPP. Di sini ada 145 layanan, kami berharap di Sulawesi Selatan bisa membuat seperti ini. Mungkin kurang lebih demikian, hampir sama ya. Kami masukkan aggaran tahun ini,” ungkap Tautoto kepada sejumlah awak media.
Lebih lanjut kata Tautoto, dalam kesempatan ini pihaknya juga membawa perwakilan dari pemerintah kota da kabupaten di Sulsel, sehingga MPP nanti tak hanya dikembangkan di lingkungan Pemprov Sulsel juga di pemerintah kota maupun kabupatennya.
“Makanya kita membawa dua orang perwakilan kabupaten dan kota. Kami tadi melihat dan jalan-jalan bersama melihat pelayanan. Sebelum kami action lebih jauh, kami harus banyak belajar. Apalagi tadi dana minimalis, kami cukup besar dananya,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat merespon cukup baik apresiasi dari Pemprov Sulsel. Kata Ade, dalam kunjungan kerjanya pihak Sulsel menanyakan soal anggaran dan mereka kaget karena di Kota Bogor hanya sebesar Rp 4 miliar lebih bisa membangun MPP.
“Selain itu, kami juga ditanya soal koordinasi dengan jajaran samping untuk MPP dan koordinasi berjalan dengan baik. Terlebih ini adalah aset milik Pemkot Bogor meski HPL oleh pihak Lippo selama sekian tahun kedepan,” tutur Ade.
Ade juga mengatakan, di luar konteks MPP, pihaknya melihat kunjungan hari ini ada potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena itu saya ingin membuat regulasi atau imbauan setiap yang berkunjung ke Kota Bogor menginap di Kota Bogor supaya ada dampak lain untuk pemasukan Kota Bogor,” pungkasnya. (HRS)
