Pemkot Bogor Sabet Anugerah Pandu Negeri 2019

Jakarta – bogorOnline.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berhasil menyabet penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 kategori Silver dari Indonesia Institute For Public Governance (IIPG).

Penghargaan diserahkan Ketua IIPG, Sigit Pramono kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan disaksikan Wakil Presiden (Wapres) RI 2009 – 2014 Boediono yang juga Ketua Dewan Penasihat IIPG di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/10/2019) malam.

Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil membangun tata kelola dan budaya pemerintahan daerah yang bersih serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui tata kelola reformasi.

“Masih banyak yang harus diperbaiki oleh seluruh jajaran Pemkot Bogor, khususnya dalam aspek kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim usai menerima penghargaan.

Menurutnya, raihan penghargaan ini harus menjadi penyemangat bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan kinerja serta pengabdiannya kepada masyarakat.

Ketua IIPG Sigit Purnomo mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kepala daerah yang mendapatkan penghargaan.

Dia menjelaskan, IIPG merupakan lembaga nirlaba dan penyelenggaran ini pun tidak meminta sponsor, khususnya dari pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi dalam penilaian.

“Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dapat memperkuat tata kelola dan budaya di daerah masing-masing,” tuturnya.

Dia bercerita, IIPG awalnya didirikan bernama Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) pada tahun 2000 oleh 10 perguruan tinggi dan berganti nama menjadi IIPG.

Selain melakukan penilaian tata kelola pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, IIPG juga mengadakan kegiatan konsultasi, penelitian dan pelatihan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menyemangati pemimpin daerah untuk terus melakukan inovasi tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Kriteria penilaian kata dia, dalam hal aspek performance 60 persen, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, hasil terobosan penting dan aspek governance 40 persen, meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, anti korupsi.

“Penilaian ini sangat independen dan sangat transparan,” katanya.

Sigit menyebutkan, dari 548 Provinsi, Kota dan Kabupaten yang dinilai, ada 63 daerah yang berkinerja baik dan sangat baik dalam tata kelola pemerintah.

“Jadi, menurut saya ini harus terus diperkuat. Kedepan pemimpin daerah harus berinovasi untuk tata kelola pemerintah yang baik,” jelasnya.

Ketua Dewan Penasehat IIPG yang juga wakil Presiden 2009-2014, Boediono mengatakan, membangun negeri ini memerlukan waktu secara kesinambungan dan konsisten dalam jangka panjang.

“Jadi, tidak cukup 5 tahun dalam mereformasi birokrasi. Di negara lain pun sama, butuh waktu,” katanya.

Dia mengatakan, dalam upaya untuk membangun negeri ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni pendidikan, birokrasi dan infrastruktur.

Selain itu, produktivitas nasional harus terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kenaikan harga ekspor juga salah satu landasan untuk pembangunan dalam jangka panjang.

Turut hadir, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, Komite Pengarah, Komite Penilai, Komite Penyaring dan kepala daerah atau yang mewakili penerima penghargaan. (*/Hrs)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *