by

Ini Aspirasi Masyarakat Parung dalam Reses DPRD Provinsi Jawa Barat

PARUNG – bogorOnline.com

Sudah kesekian kali kegiatan reses yang dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat. Dalam rangka bertemu langsung konstituen, menyerap aspirasi masyarakat. Reses merupakan masa perhentian sidang yang dimanfaatkan anggota legislatif untuk kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil).

Ada pun aspirasi masyarakat serta Kepala Desa Parung, Ciseeng, Cogrek, Warujaya dan kepala Desa Pamegarsari. Namun usulan yang disampaikan dari pendidikan, infrastruktur dan pelayanan kesehatan didalam pembahasan reses pertama tahun 2019-2020, di Gedung PGRI Parung, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, pada Selasa (10/12/2019) dan itu akan kembali dibahas dalam rapat pari purna DPRD Provinsi Jawa Barat.

Banyak hal yang disampaikan dari persoalan kebijakan terhadap pendidikan anak diusia dini sampai infrastruktur, jadi bagaimana terminal Parung bisa dibenahi, agar kemacetan bisa teratasi.

“Pedagang-pedagang di bahu jalan ditertibkan, agar dapat mengurai kemacetan. Termasuk jalan tembus kearah Cibinong menuju Bojonggede menjadi aspirasi yang disampaikan dan termasuk RSUD, yang kajian DED itu di Cogrek, tapi belum ada perkembangan pembangunan,” kata Achmad Ru’yat kepada bogoronline.com seusai kegiatan reses tersebut.

Achmad Ru’yat mengatakan, Ini menjadi bagian pelaksanaan tugas kami kedepan dan ada yang menjadi kewenangan Kabupaten itu oleh pak Irfan Baehaki anggota DPRD Kab. Bogor, kalau yang menjadi kewenangan Provinsi akan kami perjuangkan dan kalau menjadi kewenangan Pusat, akan kita sampaikan ke Pusat.

“Yang menjadi kewenangan Provinsi Jabar, adalah Jalan dari arah Cibinong ke arah dekat Jampang, ini harus terus dulakukan. Kemudian untuk RSUD, kewenang ada di Kabupaten, dan Provinsi bisa melakukan bantuan sesuai dengan kewenangannya, termasuk terminal di Parug,” tuturnya.

“Kaitan terminal Parung kita akan mendalami, kenapah alasannya dari tahun 2013 lalu, belum juga masuk. Pada perinsifnya tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, mari kita duduk bersama untuk bisa mengatasi,” tambahnya.

Ru’yat juga menyampaikan, Provinsi Jabar sesuai penetapan ABPD, sudah menggelontorkan, bantuan anggaran sebesar 200 Milyar lebih ke Kabupaten Bogor, untuk 2020. Kemudian untuk kedepan dari dialog-dialog ini, kita harus memprioritaskan hajat hidup orang banyak, dan kepentingan umum.

“Anggaran yang sudah digelontorkan oleh Pemprov Jabar itu, yang sudah masuk untukĀ  bantuan RSUD di Ciawi, Leuwiliyang dan RSUD Cibinong, kemudian program-program lainnya,” tandasnya. (Mul)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed