by

Sejumlah Sopir Angkot Geruduk Kantor Dishub

Kota Bogor – bogorOnline.com

Sejumlah sopir angkutan perkotaan (angkot) dari berbagai trayek 01, 02, 06 dan 09 menggeruduk kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, di Jalan Raya Tajur, Bogor Tengah pada Rabu siang, 11 Desember 2019. Aksi ini ditengarai dari penertiban hingga penahanan sejumlah angkot oleh petugas Dishub.

Menurut Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor, Freddy Djuhardi, penertiban hingga penahanan angkot-angkot yang kurang lengkap surat kendaraan, seperti buku KIR hari ini sebetulnya diluar target utama Dishub. Sebab target utamanya, kata dia, penertiban terhadap angkot yang tidak layak beroperasi.

“Iya, target utamanya mencari kendaraan tidak layak atau istilah Sunda-nya bulukan. Tapi ternyata banyak kendaraan bagus yang hanya suratnya tidak lengkap (ditahan). Surat tidak lengkap juga kenapa? karena regulasi di sini tidak dijalankan dengan maksimal. Di satu pihak kendaraan tua tidak bisa KIR. Sedangkan kalau KIR, suratnya diambil sehingga terjadilah kekurangan surat KIR,” ujarnya.

Iapun menyimpulkan apabila regulasi tidak berjalan dengan maksimal bagaimana angkot bisa memenuhi persyaratan minimal dalam operasional kendaraan. Oleh karena itu, para sopir menuntut uji KIR dapat diberlakukan kembali untuk batas usia operasional kendaraan 20 tahun.

“Ini juga sudah sesuai dengan surat jawaban wakil wali kota bahwa kendaraan di atas 20 tahun boleh KIR dengan masa pengampunan 6 bulan. Semoga besok juga dapat dilaksanakan oleh para petugas di pengujian kendaraan bermotor ini,” ungkapnya.

Sementara untuk angkot-angkot yang ditahan, lanjut Freddy, para sopir akan membawa bukti kelengkapan surat sehingga bisa kembali beroperasi. Kemudian menyangkut peremajaan angkot di masa 6 bulan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan besok, Kamis (12/12).

Ia menjelaskan, peremajaan angkot itu penggantian kendaraan dan tidak harus kendaraan baru. Yang penting kendaraan dari tahun produksi lebih muda, layak pakai dan sesuai ketentuan yang diberlakukan secara hirarki peraturan.

“Tentumya di situ ada kebijakan lokal yang merujuk kepada kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan angkutan,” ujarnya.

Kedepan pihaknya juga berharap salah satu syarat uji KIR untuk memeriksa kendaraan apakah layak untuk beroperasi ada perubahan dalam pelayanannya.

“Justru kendaraan tidak di KIR atau dipersulit di sini, tugas dan fungsi pemerintah untuk memeriksa kendaraan menjadi nol. Jadi tolong ada perbaikan supaya kinerja angkot menjadi lebih baik,” tandasnya. (HRS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed