Komisi IV Perjuangkan Alokasi Dana Penebusan Ijazah Tertunggak

Kota Bogor – bogorOnline.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor rupanya banyak mendapat aduan soal ijazah yang tertahan di sekolah. Para wakil rakyat pun berupaya agar hal ini bisa tertangani dan mendapat porsi bantuan melalui APBD.

Bak gayung bersambut, wacana itu mendekati realisasi ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat dana bantuan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat, yang bisa dialokasikan untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan ijazah.

Berdasarkan evaluasi gubernur pada RAPBD 2020 ada penambahan pendapat daerah dari dana bagi hasil dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp35,5 miliar. Anggaran sebesar itu di antaranya dialokasikan untuk penebusan ijazah dan BPJS yang tertunggak. Hal inipun diapresiasi Komisi IV yang sejak awal berjuang agar ada alokasi anggaran untuk aduan warga itu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Ence Setiawan mengatakan, bahwa komisi mendorong penebusan ijazah warga yang tertahan di sekolah agar bisa diselesaikan.

“Kami usulkan di Badan Anggaran itu sekitar Rp4,5 miliar. Kalau nggak salah pemkot usulkan Rp3 miliar. Tentu ini kami apresiasi karena perjuangan kami akhirnya membuahkan hasil,” kata Politisi PDI Perjuangan itu kepada sejumlah awak media pada Selasa 31 Desember 2019.

Apresiasi juga diungkapkan Anggota Komisi IV, Saeful Bakhri. Politisi PPP inipun mengakui bahwa alokasi anggaran ini menjadi kado manis dari anggota DPRD untuk warga Kota Bogor, yang beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam persoalan penebusan ijazah.

Ia berharap pemkot sejalan dengan keinginan para wakil rakyat untuk membantu menerbitkan aturan atau landasan hukumnya.

“Kado manis di tahun baru untuk warga Bogor lah. Setidaknya sudah ada alokasi untuk me-cover penebusan ijazah warga nggak mampu dan BPJS. Tinggal regulasinya seperti apa, termasuk bagaimana nanti aturan main dan penerimanya,” ujarnya.

Saeful menambahkan, semua akan tetap melalui verifikasi agar tepat sasaran. Yang pasti, ketika sudah ada alokasi anggaran dan tinggal menunggu aturan regulasinya, disitulah para anggota dewan merasa mampu berbuat lebih secara langsung bagi warga yang selama ini berkeluh kesah kepada anggota DPRD.

“Kami berharap segera ada regulasinya, perwali atau apa. Sehingga ada alokasinya. Jadi nggak main-main, ada slot anggaran, lalu aturannya. Nggak boleh asal jadi juga lah,” tukas Saeful.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Fajari Arya mendorong agar perwali bisa diterbitkan sebagai payung hukum penggunaan alokasi anggaran tersebut. Bisa saja dinas terkait, lanjut dia, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk terjun ke lapangan.

“Karena kita nggak bisa me-cover secara total karena keterbatasan. Nah, nanti kelihatan dari hasil survei berapa jumlah dan penerimanya seperti apa. Ini berlaku untuk penebusan ijazah dan BPJS,” terangnya.

Terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya menuturkan, berdasarkan evaluasi gubernur RAPBD 2020 ada penambahan pendapat daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi Jawa Barat yang sebagian besar akan dialokasikan untuk memenuhi pembayaran BPJS dan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk belanja bantuan sosial tidak terencana.

“Kira-kira jumlah seluruhnya (dana bagi hasil pajak) Rp30 miliar. Termasuk itu (soal penahanan ijazah) kita ada wacana untuk mengalokasikan itu dari dana bantuan provinsi Jabar,” kata Bima.

Sebelum itu, lanjut dia, pihaknya tengah mengkaji untuk payung hukumnya.

“Kalau memungkinkan hanya lewat peraturan wali kota (perwali), kita buat perwali. Iya, di tahun 2020 mudah-mudahan bisa, dan tidak ada persoalan hukum,” imbuh Bima memungkas. (HRS)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *