by

Pemkot Bogor Sosialisasikan Regulasi soal Hibah

BOGORONLINE.com, Bogor Timur –
Terbitnya Permendagri 123/2018 diperkuat Perwali 133/2019 menjadi babak baru dalam pengelolaan hibah di Pemerintah Kota Bogor. Untuk itu melalui bagian kesejahteraan rakyat dilaksanakan sosialisasi terkait kebijakan tersebut.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bogor, Imam mengatakan, sosialisasi tentang hibah memang kerap dilaksanakan hampir setiap tahun. Namun untuk kegiatan selama tiga hari ini difokuskan kepada semua penerima hibah dari lembaga keagamaan dan kemasyarakatan.

“Jadi kegiatan ini selama tiga hari, sekarang, besok dan lusa. Untuk hari ini sosialisasi fokus tentang keagamaan kepada forum kemasyarakatan, juga pondok pesantren, DKM kemudian Majelis Taklim dan lainnya,” kata Imam, Selasa (18/02/2020) di aula Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB).

Dalam kegiatan itu, pihaknya memberikan pemahaman kepada penerima hibah sesuai dengan Permendagri 123/2018 tentang tata cara pengajuan, pencairan dan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah. Regulasi inipun ditindaklanjuti dengan Perwali 133/2019.

“Para peserta yang hadir merupakan dari perwakilan wilayah sehingga mereka diharapkan dapat menyosialisasikan kepada ponpes yang lain. Yang hadir saat ini ada 100 orang, dan di Kota Bogor sendiri ada 144 Ponpes, dan juga Majelis Taklim dan sebagainya,” ujarnya.

Imam melanjutkan, bahwa kegiatan intinya untuk pemerataan sekaligus sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja mereka yang ada di lapangan dengan harapan para pimpinan ponpes turut memberikan suatu pendidikan tentang akhlak yang baik tak hanya di lingkungan ponpes.

“Jadi bukan hanya di ponpes saja, nanti malah kedepan barangkali bisa juga pimpinan ponpes masuk ke sekolah untuk memberikan pendidikan ahklak. Upaya kita memberikan suatu bantuan untuk perbaikan fisik ataupun operasional. Tapi kita melihat hasil survei lapangan mana yang layak dibantu, diprioritaskan dan mana yang tidak,” paparnya.

Ia menjelaskan, alokasi bantuan dana hibah sendiri terdapat batasan sesuai Perwali 133/2019. Untuk bentuk fisik maksimal Rp250 juta. Sedangkan dalam bentuk operasional maksimal Rp150 juta.

“Nah, berapa yang kita akomodir? Itu blm masuk semua ke kita, karena itu juga fleksibel semuanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Pengajuan hibah ditutup tanggal 28 Februari 2020,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Bosse Anugerah menambahkan, berkaitan hal ini ada Permenag 29/2019 juga yang menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Terdaftar (SKT) dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dimana sebelumnya dari bagian kesejahteraan rakyat.

“Kemudian dengan adanya Permendagri 123/2018, yang semula lembaga kemasyarakat ataupun keagamaan berbadan hukum itu harus menunggu tiga tahun setelah dikeluarkannya dari Kemenkumham, tetapi mulai sekarang langsung bisa diajukan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemkot Bogor sendiri pada 2020 mengucurkan dana bantuan hibah sebesar Rp55,9 miliar. Sedangkan dana bantuan sosial sebesar Rp57,9 miliar. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed