by

Sidang Dugaan Penipuan Investasi Tiketing, Kuasa Hukum: Eksepsi Terdakwa Dipatahkan JPU

BOGORONLINE.com, Bogor Tengah – Sidang lanjutan dengan perkara nomor 22/Pid.B/2020/PN.Bgr digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bogor pada Selasa (25/02/2020). Sidang ketiga ini dengan agenda pembacaan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kuasa Hukum Roosman Koeshendarto, Tri Widiastuti seusai sidang mengatakan, eksepsi yang disampaikan RN, terdakwa bahwa perkara ini masuk ke dalam ranah perdata dan dakwaan tidak cermat dipatahkan oleh JPU pada persidangan hari ini.

“Pada hari ini, itu semua sudah dipatahkan oleh JPU bahwa terdakwa hanya melihat sebagian dari seluruh perkara. Yang mana terdakwa itu tidak pernah ada hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang disebutkan, seperti Antafaya dan koperasi koperasi Migas,” kata Tri.

Hal itu, lanjut Tri, tentunya saja sudah menujukan terpenuhinya unsur penipuan. Oleh karena itu, dakwaan terhadap terdakwa dinilainya sudah tepat sesuai dengan aturan kitab undang undang hukum acara pidana.

“Jaksa mohon agar majelis menolak eksepsi dari terdakwa dan tetap melanjutkan perkara ini. Putusan sela minggu depan tanggal 3 Maret 2020,” tambah Tri.

Pihaknya akan terus mengawal persidangan ini dan ia percaya bahwa majelis hakim yang terhormat di PN Bogor akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya buat pelapor.

“Kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, Kuasa Hukum Roosman Koeshendarto, Khusnul Na’im mengatakan, bahwa kliennya telah mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp 9,8 miliar dalam kasus ini.

RN, kata Khusnul, awalnya kepada kliennya mengaku sebagai virtual account beberapa biro perjalanan ternama menawarkan investasi tiketing perjalanan dinas dengan keuntungan 30 persen lebih dari nilai investasi. Tapi faktanya, keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tak kunjung diterima kliennya.

“Jadi sama sekali tidak ada pengembalian kepada klien kami. Korban yang sudah lapor yang saya ketahui Pak Roosman, lalu ada (pelaporan) di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat. Kerugian korban hingga miliaran rupiah,” tandas Khusnul.

Untuk ini, iapun meminta para penegak hukum untuk mengawal tuntas kasus ini.

“Kami ingin seluruh penegak hukum di Indonesia mengawal tuntas atau menyelesaikan seadil-adilnya, bahkan mengembalikan hak-hak korban. Kalau bisa dirampas harta kekayaannya sehingga bisa dikembalikan kepada pihak korban, yakni klien-klien kami,” tegasnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed