Setelah munculnya kasus kematian dan suspeck Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, wilayah itu dinyatakan Zona Merah. Walau berbagai macam cara telah dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan itu, namun masih saja muncul kasusnya.
Anggota Legislatif (Aleg) Partai Gerindra Kabupaten Bogor H. Adi Suwardi, S.E merasa prihatin atas kejadian itu. Sebagai bentuk kepedulian, bersama pendukungnya, ProHas mengitari kampung melakukan penyemprotan disinfektan. Karena, mengatasi Covid 19 di Kabupaten Bogor, para pimpinan dan pemegang kebijakan beserta stakeholder harus bersenergi.
“Dalam situasi seperti ini, perlu adanya kerjasama pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat. Terlebih para pengusaha di wilayah Kecamatan Gunungputri, mesti berpartisipasi membantu memutus mata rantai covid 19,” kata Adi melalui sambungan telephonnya, kemarin.
Diakui, saat ini masyarakat dan pelaku ekonomi sedang dalam posisi sulit akibat menyebarnya wabah virus covid 19. Makanya, perlu langkah kongkret bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Wakil Ketua Komisi II itu mengatakan, anggaran yang akan digelontorkan dari APBD Kabupaten Bogor menghadapi penyebaran virus mematikan itu, sebesar 80 milyar.
Anggaran sebesar itu akan ditambah, setelah dengar pendapat dengan dinas kesehatan (Dinkes), rumah sakit umum daerah (RSUD), Sekda dan para kepala dinas (Kadis). Penetapan anggaran tentunya ditempuh sesuai aturan yang ada.
“Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi penyebaran covid 19, kami anggota dewan akan mendukung dalam hal Budgeting. Tentu melalui prosedur yang ada,” lanjut dia.
Politisi Gerindra itu, mengajak pengusaha untuk mengoptimalkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Bina lingkungan. Dari CSR itu dapat mendukung kinerja petugas seperti dinkes melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis serta Dinsos untuk warga miskin.
“Tdak kalah pentingnya, ketahanan pangan perlu diperhatikan. Dari CSR dapat dikerjasamakan dengan dinsos untuk warga miskin. Namun jangan sampai tumpang tindih antara pemerintah atau lembaga lain. Penyalurannya, cukup satu pintu saja,” pungkasnya. (soeft)
