BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Persoalan seputar bantuan sosial dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) akibat pandemi Covid-19 di Kota Bogor banyak terlontar dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Kota Bogor, pada Selasa (23/6/2020).
Hal itu dikemukakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 tentang Pengawasan dan Penanganan Tanggap Covid-19, Karnain Asyhar kepada sejumlah awak media seusai RDP. RDP dihadiri oleh sejumlah pengurus RT, RW, LPM dan tokoh masyarakat.
“Yang tadi menonjol tentang data penerima bansos. Jadi, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) banyak dikeluhkan karena berbasis data lama, tidak update, sehingga menimbulkan temuan di lapangan itu ada yang tidak tepat sasaran,” ungkap Karnain.
Karnain juga mengungkapkan, bahwa pihaknya mendapati di lapangan bansos overlapping atau tumpang tindih. Seperti dari laporan ada satu kepala keluarga menerima bansos lebih dari satu bahkan tiga dan ini terverifikasi dengan striker yang ditempel di kaca rumah.
Untuk ini, pansus dalam waktu dekat akan meminta kembali terkait perkembangan sinkronisasi antara DTKS dan non DTKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial.
“Yang sudah sampaikan pada pertemuan pendahuluan dengan dinsos diminta sinkronisasi DTKS maupun non DTKS baik bansos bersumber dari APBN, APBD Jawa Barat dan APBD Kota Bogor. Ini tentunya berproses, dan dalam waktu tidak terlalu lama juga pansus akan meng-update kembali perkembangan sinkronisasi data tersebut supaya tidak terlalu banyak double atau overlapping,” kata dia.
Sejauh ini, imbuh Karnain, laporan dari Dinsos ada sekitar 3.000 sampai 4.000 data di Kota Bogor yang masih mengalami overlapping. Terjadinya overlapping dari informasi Dinsos, sambungnya, DKTS sekitar 2017 beririsan dengan usulan baru yang diverifikasi dan validasi kelurahan dan pengurus wilayah setempat.
“Jumlah ini tentunya banyak, tidak sedikit. Sementara di sisi lain, kepala keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan, ini masih banyak belum terakomodir melalui bansos dari tiga sumber baik pemerintah pusat, provinsi maupun kota Bogor,” paparnya.
Selain persoalan bansos, kata Karnain, banyak masyarakat yang menyampaikan keterbatasan mendapatkan informasi terutama tentang protokol kesehatan dalam tanggap Covid-19.
“Jadi mereka menyampaikan bagaimana respon lingkungan ketika ada kasus positif Covid-19 karena mereka tidak begitu menguasai informasi dan protap yang harus dilakukan. Yang ada adalah kepanikan,” ujarnya.
Keluhan lain, tandas dia, RW Siaga mengenai nilai bantuan dana operasional Rp500 ribu tapi aktual yang mereka terima setelah dipotong pajak rata-rata Rp470 ribu untuk satu bulan.
“Mereka juga mengeluhkan karena sebelumnya tersosialisasikan akan ada rapel tiga bulan sekali, faktanya baru sekali. Respon kami ini tentunya menjadi perhatian penting dana RW Siaga untuk ditingkatkan nilainya. Dan kalau perlu lebih pas pemegang anggaran tersebut di tingkat kelurahan seperti usulan dari LPM,” tukasnya. (Hrs)
