by

Legal Opini Warga Buanajaya Tolak Kandang Ayam Gobang

BOGORONLINE.com, TANJUNGSARI – Warga Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, menolak keberadaan salah satu Kandang Ayam di wilayah itu. Kandang yang berada di Kampung Gobang dianggap ilegal lantaran tidak mengantongi ijin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bentuk penolakan, dikemas dalam sebuah surat tertulis yang ditandatangani ratusan warga dari beberapa kampung di desa itu. Surat yang dibuat dalam bentuk legal opini tersebut, dikirim kepada Pemerintah Desa Buanajaya, Polsek dan Pemerintah Kecamatan Tanjungsari. Dalam surat disebutkan bahwa kandang ayam di Kampung Gobang melanggar aturan sesuai UU No. 2 tahun 1999, PP No. 25 tahun 2000 dan Perda Kabupaten Bogor No. 8 tahun 2003.

Warga membuat legal opini karena kapasitas kandang bisa mencapai 48.000 ekor ayam boiler. Sementara, kandang milik warga Jakarta itu dianggap tidak sepadan dengan persyaratan yang dimiliki yakni baru sebatas Online Single Submission (OSS).

Surat yang dikirim warga masing-masing diterima Kepala Desa Buanajaya, Sudarjat, Kanit Reskrim Polsek Tanjungsari Ipda Sulaeman dan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tanjungsari, Santoso.

“Dalam surat kami, dengan jelas diterangkan ketentuan sesuai aturan yang ada. Harus dipenuhi oleh para pengembang atau yang disebut peternak ayam. Legalnya usaha Peternakan ayam, harus memiliki izin prinsip, NPWP, IMB, akte pendirian perusahaan, proposal dan beberapa ketentuan lainnya,” kata warga Buanajaya, Angga Dhita Erlangga.

Akibat tidak lengkapnya perijinan perusahaan peternakan ayam pedaging itu, warga meminta agar kegiatan peternakan dihentikan. Pasalnya, selain tidak memberi pemasukan kepada negara, keberadaannya tidak menguntungkan warga sekitar.

“Warga meminta kepada pemerintah agar menghentikan kegiatan itu. Karena, kami warga disini tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Justru saat sekarang dengan mewabahnya pandemik covid 19, kami khawatir kandang bisa menjadi penyebab penyakit dalam masyarakat,” lanjutnya.

Setelah menerima dan mempelajari surat yang diserahkan warga, Sekcam Santoso berjanji akan membawa dalam rapat internal. Dia juga berjanji akan memberi kepastian kepada warga terkait keberadaan kandang yang dikeluhkan.

“Kami akan memperhatikan keluhan warga selama yang mengeluhkan warga itu sendiri, bukan orang luar,” tegas Santoso.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar mengatakan, setiap ada kegiatan usaha harus mengantongi perijinan yang lengkap dari dinas terkait sesuai ketentuan. Di Kabupaten Bogor kata dia, harus ada surat keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Harus ada surat keterangan komitmen dari DPMPTSP. Kalau tidak ada, itu ilegal dan harus dilengkapi,” tandas Beben. (soeft)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed