by

PSBMK Diperpanjang, Pemkot Bogor Awasi Ketat Protokol Kesehatan di Perkantoran

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) selama dua pekan kedepan terhitung 30 September 2020. Kebijakan perpanjangan dilakukan lantaran Kota Bogor kembali masuk zona merah atau resiko tinggi penularan Covid-19.

Demikian hal itu dikatakan Wali Kota Bogor, Bima Arya usai menggelar rapat evaluasi PSBMK bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota Bogor, Selasa (29/9/2020) siang.

Bima Arya mengungkapkan dalam PSBMK ini, Forkompinda sepakat untuk memperketat pengawasan protokol kesehatan di perkantoran, karena dari hasil analisis klaster penularan keluarga didominasi oleh perkantoran dan luar Kota Bogor.

“Kami akan awasi sejauh mana kantor-kantor disiplin mengikuti aturan 50 persen Work From Home (WFH), dan yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta dilarang untuk bekerja dulu. Konsen utama kita sekarang kita analisis klaster keluarga didominasi oleh perkantoran dan dari luar kota,” paparnya.

Forkopimda juga menyepakati untuk penguatan pengawasan terhadap protokol kesehatan di perkantoran. Perkantoran wajib memiliki satuan tugas Covid-19 sehingga dapat berkomunikasi dengan satuan tugas tingkat Kota Bogor.

“Kami menyepakati bahwa masih akan membatasi aktivitas warga, namun sektor perekonomian harus terus berjalan. Kami melihat ada angka keseimbangan antara sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Karena itu protokol kesehatan akan diperluas dan diperketat di perkantoran,” ujarnya.

Dalam PSBMK ini, lanjut Bima, ada perubahan jam operasional terhadap toko, rumah makan, restoran dan cafe menjadi pukul 21.00 WIB, dimana sebelumnya dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Perubahan itu setelah melihat minimnya angka kasus Covid-19 dari klaster unit ekonomi.

“Pembatasan aktivitas secara menyeluruh sampai jama 9 malam. Dan tim Elang, Tim Merpati akan terus berjalan untuk memastikan ditaatinya protokol kesehatan,” tegas Bima.

Dalam kesempatan ini, Bima menyampaikan berdasarkan surat edaran dari pemerintah pusat bahwa ada perubahan struktur gugus tugas menjadi satuan tugas. Satuan tugas atau disingkat Satgas ini akan diketuai oleh kepala daerah.

“Jadi kedepan wali kota menjadi ketua Satgas yang diwakili oleh Kapolresta, Dandim dan wakil wali kota,” ungkapnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed