by

Belum ada Program Terintegrasi, DPRD Kabupaten Bogor Ogah Bahas KUA-PPAS APBD 2021

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor belum mau membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara KUA-PPAS APBD 2021 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal tersebut dikarenakan rancangan KUA-PPAS APBD 2021 tersebut sama sekali belum terlihat ada program terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, sudah menggelar rapat ekspose KUA-PPAS APBD 2021 sejak Senin (5/10/2020)

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, integrasi program menjadi satu syarat yang harus dipenuhi jika KUA-PPAS mau secepatnya dibahas. Menurut dia, program yang tidak terintegrasi hanya memboroskan anggaran.
“Misalnya program pelatihan, untuk satu kali pelatihan itu anggarannya bisa 200 sampai 300 juta, jangan sampai setelah ikut pelatihan masyarakat hanya mendapat cerita saja,” katanya.

Rudy menggambarkan satu contoh, pada budidaya ikan lele, masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan harusnya mendapat program lainnya di Dinas Perikanan berupa bantuan bibit, pembuatan kolam dan bantuan pakan. Setelah itu, Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM memberi bantuan pemasaran. “Jadi setelah ikut pelatihan, berdasarkan data itu, disambut sama Dinas Pertanian dan Perikanan, Disnakan ada program bantuan bibit, pembuatan kolam, bantuan pakan, nah nanti empat bulan berikutnya mereka akan panen serentak Disperindag sudah menyiapkan pasarnya,” katanya.

Dengan integrasi program semacam itu, kata Rudy, masyarakat Kabupaten Bogor yang telah dilatih akan memiliki pekerjaan dan menjadi wirausaha. Penyerapan APBD akan lebih tepat sasaran dan mengurangi jumlah pengangguran.

“Kami minta dari ribuan program minimal 50 program saja yang terintegrasi seperti itu. Artinya, kalau satu kali pelatihan itu pesertanya 100 orang, akan ada 5.000 warga Kabupaten Bogor yang memiliki pekerjaan bisa berwirausaha,” katanya.

Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan integrasi program pada APBD 2021 tidak bisa ditawar-tawar. DPRD periode 2019-2023 kata dia, sudah meminta hal tersebut dipersiapkan sejak membahas APBD Perubahan 2020.
“Itu menjadi tuntutan kami sejak membahas APBD Perubahan 2020, Saya ingatkan keberhasilan itu bukan direbut, bukan diraih, bukan dicapai, tapi dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, lewat (tidak akan berhasil) APBD 2021,” tegasnya (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed