by

Olivia Chadijah Salampessy : Kekerasan Terhadap Perempuan Naik, RUU PKS Harus Diperiotaskan

BOGORONLINE.com, CIBINONG – Dikeluarkannya RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) oleh DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dari daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) prioritas tahun 2020 menimbulkan reaksi dan kecaman dari berbagai pihak. Dalam rapat DPR RI pada bulan Oktober mendatang, banyak pihak yang ingin memastikan RUU PKS ini dapat masuk ke Prolegnas prioritas. Sebab disahkannya RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi.

Hal tersebut disampaikan Olivia Chadijah Salampessy sebagai Wakil Ketua Komnas (Komisi Nasional) Perempuan kepada Radio Teman (Tegar Beriman) 95,3 FM Diskominfo Kabupaten Bogor. Menurutnya untuk mendapatkan proses keadilan yang berkeadilan, maka RUU ini jika disahkan akan menjadi undang-undang yang dapat melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan tersebut.

Olivia mengatakan, “Undang-undang ini akan mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku. Undang-undang ini juga akan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual”.

Ia menambahkan, dalam RUU tersebut mencakup pemidanaan khusus seperti adanya sanksi-sanksi administrasi bagi para pelaku baik itu di perusahaan, bagi pelaku-pelaku yang menghambat, dan yang bertindak lalai. Dengan adanya undang-undang ini tentunya akan memberi ketegasan aturan terhadap berbagai layanan pemerintah maupun layanan Negara dan juga akan memberi ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan berbagai pencegahan.

Olivia menjelaskan, “Catatan tahunan Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada 8 Maret 2020 menyebutkan, dalam kurun waktu 12 tahun dari tahun 2008 sampai 2019 kekerasan terhadap perempuan naik hampir 800 persen artinya di tahun 2008 ada 54.425 kasus, dan di tahun 2019 menjadi 431.471 kasus”.

Ia melanjutkan, khusus untuk kasus kekerasan seksual saja terdapat 4.898 kasus disepanjang tahun 2019, belum lagi dari bulan Januari – Agustus ini terdapat kasus-kasus pengaduan baru yang berlangsung. Mulai bulan Januari – Mei Komnas Perempuan sudah mengklasifikasi dan mengkompilasi kurang lebih 900an kasus pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan. Padahal sebelum terjadi pandemi biasanya per bulan itu cuma 100an. Kasus cenderung meningkat setelah terjadinya pandemi.

Olivia mengatakan, “Menariknya bahwa jenisnya pun menjadi beragam khususnya kasus-kasus yang diadukan itu kekerasan berbasis online meningkat luar biasa. Kenapa ini RUU PKS harus segera didorong, karena setiap kasus yang diadukan hanya 29 persen diproses di kepolisian, dari yang diproses itu Cuma 22 persen bisa diputuskan di pengadilan”.

Melihat sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan karena “kelalaian negara”, Kami Komnas Perempuan, seluruh jaringan masyarakat sipil, seluruh komponen masyarakat meminta para wakil rakyat agar membuka mata, membuka hati dalam menghadirkan hukum yang komperhensif bagi pemenuhan hak-hak korban.

Ia menambahkan, “Saatnya, kita semua bergandeng tangan, karena semakin banyak yang mengetahui dan memahami pentingnya RUU PKS maka otomatis semakin banyak juga orang yang tertolong dan terlindungi dari tindak kekerasan seksual di negara ini”.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed