by

2.200 Ton Sampah Tidak Terangkut, Pemkab Bogor Tagih Pemrov Bangun TPPAS Nambo

Bogoronline.com, Cibinong – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merealisasikan Pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo diseriuskan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asnan Suganda menyampaikan pihaknya sangat membutuhkan pengoperasian TPPAS Nambo mengingat volume yang terangkut ke TPA Galuga hanya 600 ton per hari. Sementara produksi sampah di Kabupaten Bogor yang mencapai 2.800 ton hingga 3.000 ton perhari. “Hasil kajian kita produksi sampah itu berkisar 2.800 ton hingga 3.000 ton per hari, sementara yang diangkut ke Galuga hanya 600 ton per hari,” kata Asnan.

Artinya, dalam sehari ada 2.200 hingga 2.400 ton sampah yang tidak terangkut. Kata, Asnan sampah tersebut akan menjadi masalah lingkungan jika tidak segera memiliki tempat alternatif pembuangan. “Sampahnya ada dimana, ya bisa dinilai sendiri,” kata dia.

Baca juga : Selama Pandemi Produksi Sampah Kabupateb Bogor Naik 1.000 Ton Per Hari

Asnan mengaku telah telah melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyegerakan pembuatan TPPAS. Menurut dia, rencana provinsi akan melanjutkan pembangunan di akhir tahun 2021. Asnan berharap, rencan tersebut tidak meleset lagi. “Mudah-mudahan infrastruktur dan sarananya selesai tahun ini dan segera difungsikan,” harapnya.

Seperti diketahui, pembangunan dan pengoperasian TPPAS Lulut Nambo merupakan proyek Strategis yang dicanangkan di era Gubernur Achmad Heryawan. Mega proyek antara Pemprov Jawa Barat dan konsorsium PT Jabar Bersih Lestari (JBL) dilakukan pada Rabu 21 Juni 2017 silam.

Proyek ini dilanjutkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan peletakan batu pertama pada 21 Desember 2020. Namun, di bawah kendali Kang Emil  proyek yang digadang-gadang menyedot investasi hingga USD46 juta itu tetap mangkrak. PT JBL yang yang menjanjikan proyek selesai pada Juli 2020 tidak mampu memenuhi janji tersebut, karena minim pembiayaan.

Pada 26 September 2020 lalu, telah dilakukan penandatanganan bersama antara Pemprov Jabar dengan PT JBL di Kota Bandung terkait pengalihan saham PT Panghegar Energy Indonesia (PEI) selaku pemilik saham mayoritas PT JBL kepada BUMD PT Jasa Sarana.

Salah satu klausul yang ditandatangani, yakni PT PEI diberi waktu hingga 30 hari ke depan untuk mengalihkan saham mayoritasnya di PT JBL kepada PT Jasa Sarana.

Kepala DLH Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaningtyas mengatakan, jika proses ini berjalan sesuai harapan, PT Jasa Sarana akan menggandeng mitra yang memiliki kekuatan modal dan teknologi untuk melanjutkan pembangunan TPPAS Lulut Nambo. “Nanti financial closing, ini harus selesai Desember, supaya 2021 kita kontruksi dan 2022 (TPPAS Lulut Nambo) bisa dioperasikan,” ujar dia.

Pengalihan saham ini merupakan babak baru proses pembangunan TPPS Lulut Nambo setelah Pemprov Jabar menyomasi PT JBL karena dinilai cidera janji. (eg)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *