by

DPRD Soroti Perda PSU dan TJSL

BOGORONLINE.COM, CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menyoroti pelaksanan dua Perda yakni Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bogor, M Rizky mengatakan, kedua Perda tersebut mestinya bisa dijadikan regulasi untuk melibatkan partisipasi perusahaan mendanai pembangunan yang tidak terbiayai APBD.

“Tapi, kenyataannya masalah PSU belum tertangani dengan baik. Masih banyak perusahaan yang belum menyerahkan PSU, padahal Perdanya mewajibkan,” ujarnya, Selasa (2/3).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Perda PSU mengatur sanksi pidana bagi pihak pengembang yang tidak menyerahkan PSU dalam waktu 6 bulan. Tapi sayangnya, pemerintah tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Pasal 15 ayat 4 Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2012 juga menyebutkan bahwa pengembang wajib menyerahkan PSU perumahan dan pemukiman dalam bentuk sertifikat hak pakai atas nama daerah.

Pemerintah, kata Rizky, juga bisa menselaraskan Perda PSU dengan TJSL. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan, kata dia, bisa digunakan untuk membangun apa yang dibutuhkan masyarakat di lahan fasos dan fasum dari perusahaan. “Misalnya bangun gedung olahraga, sarana kesehatan atau kebutuhan masyarakat yang lain. Jadi lahannya dari pengembang, pembangunannya bisa dari dana CSR,” katanya.

Namun, bentuk evaluasi seperti apa yang akan disampaikan kepada pemerintah terhadap dua Perda teraebut, kata Rizky, masih di bahas oleh Bapemperda. “Bisa kita revisi untuk disempurnakan, atau bentuk lainnya,” tandasnya (eg)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *