BOGORONLINE.com, Bogor Tengah – Guna memaksimalkan potensi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bogor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyampaikan, tata kelola pemerintahan terutama harus disempurnakan dengan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi. Karena itu, yang akan disampaikan nanti dalam forum ini, bagaimana semua mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah.
“Ya, karena biar bagaimana pun juga anggaran pemerintah itu salah satunya diperoleh dari kerja kerja para notaris, BPAT, PPAT dan lainnya sehingga kami bisa melangsungkan kegiatan pembangunan kedepan,” tuturnya di Hotel Onih, Paledang, Bogor Tengah, Senin (29/3/2021).
Dalam kesempatan ini pula dirinya ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh peserta khususnya para PPAT yang berkontribusi ke Kota Bogor, karena APBD Kota Bogor targetnya sekitar Rp2,7 triliun tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19.
“Tetapi ada koreksi cukup banyak pasca kita masuk ke pandemi tahun 2020 ada seperti refocusing dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah dari PBB dan BPHTB menggeser pendapatan utama Kota Bogor dari biasanya sektor jasa, perhotelan, kuliner menjadi pendapatan pertama Kota Bogor. Hampir 50 persen pendapatan yang kami peroleh dari kerja-kerja yang dicapai peserta yang hadir di sini,” tambahnya.
Dikatakan Dedie, berbicara Kota Bogor ibukota secara de facto, karena Presiden Republik Indonesia (RI) tinggal di Kota Bogor. Selain itu, para menteri rapat di Bogor, juga tamu negara disambut di Kota Bogor. Sehingga memang Kota Bogor ini harus sedikit berbeda mengakselerasi pembangunan, namun anggarannya cukup tinggi.
“Oleh karena itu, kedepan kita masih mengharapkan banyak dari kerja-kerja dari koordinasi antara PPAT, BPN bersama Bapenda Kota Bogor. Kami ingin kontribusi lebih tinggi sesuai dengan nilai transaksi,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, Kota Bogor sendiri masih mempunyai banyak pekerjaan rumah (PR). Diantaranya ada dua proyek strategis nasional, yakni pembangunan LRT Cibubur-Cimanggis-Bogor dan pembangunan double track Bogor-Cianjur-Sukabumi-Padalarang-Yogyakarta.
Tentu dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat, sambung Dedie, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Ini akan membantu berkembangnya wilayah sehingga menjadi potensi pengembangan bisnis dan usaha di Kota Bogor,” paparnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana memaparkan, pihaknya dari tahun ke tahun mendapatkan satu amanah untuk bisa terus meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun manusia yang ada di Kota Bogor. Pembangunan itu sendiri tentunya memerlukan dana agar bisa terlaksana sebagaimana dituangkan dalam RPJMD.
“Salah satu pendapatan yang paling utama pajak daerah Kota Bogor di era pandemi Covid-19 ini adalah BPHTB. Tahun ini kami ditargetkan sebesar Rp165 miliar, lebih besar dari tahun yang lalu, dan alhamdulillah tahun yang lalu juga bisa melampaui target yang ditentukan setelah adanya refocusing dari target itu sendiri. Beban dan tanggung jawab kami di Bapenda dalam rangka mengamankan target penerimaan tersebut tentunya tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada sinergi dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan pengolahan BPHTB,” tandasnya. (Hrs)