DPRD Kabupaten Bogor ‘Pede’ Botim Bisa Mandiri

Bogoronline.com – DPRD Kabupaten Bogor meyakini, Bogor Timur (BOTIM) siap untuk melakukan pemekaran wilayah dengan segala kesiapannya menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB)

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar mengaku, pemekaran Botim merupakan jalan keluar yang baik untuk pemerataan pembangunan yang belum merata di Kabupaten Bogor. Dia menyampaikan, pemekaran Botim ini berawal dari keresahan masyarakat.

“Berawal dari kegelisahan dan terus bertambahnya jumlah penduduk yang kurang diimbangi dengan pelayanan untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan rakyat. Presidium Bogor timur lahir untuk menjawab tantangan itu,” kata dia kepada wartawan, Rabu (21/4).

Anggota DPRD Dapil II itu pun mengaku, APBD Kabupaten Bogor yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk membuat Botim menginginkan untuk berdikari melalui jalan konstitusional.

Selain itu, Pendapat Asli Daerah (PAD) Botim pun dianggap sudah mapan untuk menjadi wilayah yang mandiri.

“Botim 7 kecamatan akan sangat mampu untuk mandiri karena PAD nya Rp500 miliar, kalau Bogor barat 14 kecamatan PAD nya Rp182 miliar,” jelasnya.

Beben juga mengaku, pihaknya tengah menunggu surat resmi dari Jawa Barat tentang usulan Calon Daerah Pembentukan Otonomi Baru (CDPOB) yang baru saja disetujui pada Jumat lalu (16/4).

“Surat tersebut akn kami jadikan bahan evaluasi susun strategi di level nasional baik di Kemendagri, DPOD, DPR, DPD, KSP , RI 1 dan RI 2,” ucapnya.

Dalam memuluskan perjalanan Botim untuk menjadi Daerah Otonomi Baru, pihaknya tengah melakukan lobi-lobi dengan beberapa pihak agar dipercepat proses pemekarannya.

” Kita sedang koordinasi dengan para legislator pusat dapil Bogor, tingkat provinsi, maupun DPRD Kabupaten Bogor dapil 2 juga sedang menginventarisir orang-orang yang punya kapasitas lobi pada pusat kekuasaan. Karena bagaimanapun pun pemekaran daerah adalah produk politik yang harus disinergikan baik di eksekutif maupun legislatif,” jelasnya.

Oleh karenanya, dia meminta kepada Presiden untuk mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Menurut dia, CDOB Botim mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat bukan syahwat kekuasaan.

“Jangan ragu berikan kesempatan daerah yang punya potensi untuk jadi DOB agar kelak tidak akan membebani APBN. Dengan potensi PAD , sumber daya alam dan sumber daya aparatur yang dimiliki botim, pemerintah pusat harus buka mata dan buka hati untuk tidak ragu loloskan botim jadi DOB,” pungkasnya. (Egi)