Pansus Bahas Bab Bab Raperda P4S

BOGORONLINE.com, Tanah Sareal – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melalui panitia khusus kembali melakukan pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) di ruang paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (21/4/2021).

Rapat pembahasan raperda tersebut dilakukan setelah melalui tahapan rapat dengar pendapat dengan mengundang berbagai stakeholder dan elemen masyarakat pada 18 Januari 2021 lalu.

Ketua Pansus P4S Devie Prihatini Sultani dan Wakil Ketua Pansus Sri Kusnaeni memimpin jalannya rapat yang dihadiri anggota pansus dan sejumlah dinas terkait dari Pemerintah Kota Bogor. Pembahasan kali ini adalah penyusunan bab yang belum terselesaikan.

Ketua Pansus P4S Devie P Sultani yang juga Anggota Komisi lV DPRD Kota Bogor mengatakan ada sekitar tiga bab yang akan diselesaikan.

“Untuk final pembahasan setiap bab, kita akomodir dari dinas-dinas terkait masukan masukannya agar memberikan masukan yang betul-betul memiliki manfaat untuk warga Bogor,” terangnya.

Dijelaskan wanita yang akrab disapa DPS itu, salah satu yang dibahas adalah mengenai sanksi yang akan dimasukan dalam Raperda P4S.

“Iya, jadi apa yang mau kita rumuskan, sanksi apakah yang akan kita berikan, kemudian bagaiaman lebih kepada pencegahannya seperti apa, jangan hanya sekedar menanggulangi atau mengobati, tapi kita harus mau bagaimana kita melakukan pencegahan itu dari sejak dini,” ujarnya.

Sebab, lanjut DPS, salah satu akibat dari penyakit masyarakat ini menimbulkan keresahan dan kesehatan yang bisa juga membahayakan masyarakat. Dan melanggar norma agama yang berlaku di masyarakat.

“Penyimpangan seksual ini juga kan melanggar norma beragama juga norma kemanusian sudah pasti itu kita larang untuk bisa tumbuh di Kota Bogor komunitas apapun itu yang berbau LGBT,” tandas DPS. (Hrs)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *