BOGORONLINE.com, Bogor Utara – Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Sekti Anggraini memberikan pengarahan dan pembinaan antikorupsi bagi para kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kota Bogor.
Kegiatan yang digelar di SMP Negeri 19 Kota Bogor, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat (19/11/2021) ini dalam rangka penguatan implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
Kepada 40 kepala sekolah yang menjadi peserta kegiatan, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan salah satu pagar pencegahan korupsi adalah keluarga, utamanya anak-anak.
Dia juga menyampaikan salah satu program KPK dalam rangka pencegahan korupsi dengan melibatkan para ibu dengan memberikan materi dari KPK, kemudian para ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak.
Namun di sisi lain diakuinya tidak mudah untuk mendidik anak-anak agar paham dan mampu membedakan mana halal atau haram, boleh atau tidak. Dibutuhkan pendekatan atau cara khusus agar anak-anak mampu memahaminya.
Bima Arya menyebutkan, ada dua cara yang bisa dilakukan dalam memberikan pendidikan dan pemahaman antikorupsi kepada para siswa, yaitu lewat tulisan dan yang paling efektif melalui keteladanan.
“Diperlukan cara-cara yang dekat dengan anak, harus dengan contoh-contoh yang sederhana. Ilmu yang diwariskan tidak hanya melalui tulisan tetapi bisa juga dengan keteladanan,” katanya.
Sebab kata Bima Arya, melalui keteladanan mengajarkan dan memberikan contoh kepada para siswa harus selaras antara kata dan perbuatan dalam keseharian
Wali Kota mengapresiasi Kejari Bogor dan jajaran atas upayanya yang lebih memilih untuk masuk ke wilayah preventif tidak hanya represif dalam pencegahan korupsi.
Kajari Kota Bogor, Sekti Anggraini dalam pemaparannya menyampaikan, dalam rangka pencegahan korupsi dan penegakan hukum, ada tiga sifat penegakan hukum yang dilakukan yaitu edukatif, preventif dan represif.
“Edukatif dilaksanakan dengan berkunjung ke sekolah, memberikan penyuluhan hukum kepada para siswa dan warga sekolah secara umum. Preventif atau pencegahan, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan hukum. Kepala sekolah bisa menjadi salah satu subjek yang mengajukan bantuan dalam konteks pencegahan,” kata Sekti.
Sementara khusus untuk represif menjadi hal terakhir yang dilakukan jika tindakan pertama dan kedua tidak memberikan hasil.
Kepada para kepala sekolah maupun para warga pendidikan, Sekti menegaskan agar mengelola anggaran yang diamanatkan dengan baik dan sesuai peruntukannya.
“Stigma ketakutan akan korupsi yang ada lebih diakibatkan karena pengetahuan yang kurang mendasar. Kami ada hanya untuk orang yang bermasalah. Kami senang hati dalam mendampingi jika ada pihak yang membutuhkan. Ke depan nanti saya akan adakan kegiatan agar para warga pendidikan agar paham dan mengetahui tentang tupoksi kejaksaan,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi.menyampaikan, kegiatan ini untuk penguatan implementasi Perwali 28/2019 bagi kepala sekolah. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi ini diterapkan khususnya pada peserta didik SMP.
“Kita memberikan pembelajaran kepada siswa siswi terutama SMP untuk mengetahui dan memahami apa bahaya korupsi dan sebagainya. Kemudian ketika nanti masuk angkatan kerja mereka sudah paham bahaya korupsi. Itu yang menjadi latar belakang terbitnya Perwali 28/2019,” terangnya.
Dijelaskan Hanafi, bahwa pendidikan antikorupsi ini tidak dalam bentuk kurikulum melainkan disinergikan ke dalam beberapa mata pelajaran.
“Kita tidak ada khusus kurikulum anti korupsi tapi disinergikan ke beberapa mata pelajaran. Sehingga ketika menyusun mata pelajaran ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dibahas untuk sinerginkan. Supaya anak-anak tertanam korupsi itu berbahaya,” pungkasnya.
Sebelum memulai memberikan pengarahan dan penguatan implementasi pendidikan anti korupsi, Bima Arya bersama Sekti Anggraini menggunakan Biskita Trans Pakuan dari halte Bappeda Kota Bogor menuju SMPN 19 Kota Bogor. (Hrs)
