2,5 Tahun Fraksi PKS Kawal Raperda, Isu hingga Perjuangkan Anggaran

BOGORONLINE.com – Di awal tahun 2022, Fraksi PKS DPRD Kota Bogor periode 2019-2024 sudah menjalankan setengah periode masa jabatan semenjak awal dilantik pada 20 Agustus 2019.

Oleh karena itu, Fraksi PKS DPRD Kota Bogor menyelenggarakan Laporan Kinerja 2,5 Tahun Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, pada Kamis (10/3/2022). Kegiatan itu berlangsung secara daring di kanal Youtube PKSTV Kota Bogor dan PKSTV DPRD Kota Bogor.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, H. Karnain Asyhar menyampaikan bahwasannya visi Fraksi PKS DPRD Kota Bogor yaitu terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Kota Bogor yang berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera.

“Fraksi PKS berusaha hadir terdepan terhadap isu isu pembangunan kewilayahan, kesejahteraan masyarakat, keummatan, dan yang menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegas Karnain, baru-baru ini.

Untuk mewujudkan visi tersebut, lanjut Karnain, 10 anggota Fraksi PKS di DPRD Kota Bogor senantiasa berjuang sesuai dengan fungsi DPRD, yakni fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.

“Sepanjang 2,5 tahun ini, Fraksi PKS sudah mengawal 41 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan DPRD yang masuk kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dari sisi pengawasan, ada sekitar 90 fokus isu dari setiap komisi yang dikawal langsung oleh setiap aleg dari PKS di setiap komisi,” imbuhnya.

Kemudian dari sisi penganggaran, kata Karnain, Fraksi PKS senantiasa memperjuangkan anggaran yang dapat berdampak untuk membantu masyarakat dan pembangunan infrastruktur penting.

Beberapa hal tersebut, antara lain insentif guru ngaji, insentif UMKM, insentif relawan dan nakes yang berjuang selama pandemi Covid-19, pembangunan Masjid Agung, peningkatan BOP RT RW, peningkatan anggaran BTT untuk penanganan Covid-19, peningkatan honor pendamping PKH, anggaran wifi gratis di setiap wilayah pada tahun 2020, hingga pembangunan infrastruktur di wilayah seperti jalan, RTLH, penerangan jalan umum (PJU), drainase dan lainnya.

Adapun sisa masa tugas selanjutnya, kata Karnain, beberapa fokus perjuangan Fraksi PKS adalah menguatkan dukungan penganggaran pembangunan di wilayah bidang pelayanan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman.

Karnain juga mengharapkan untuk rumah tidak layak huni bisa merespon maksimal ajuan dari masyarakat baik jumlah RTLH yang dibantu maupun besaran alokasi per unit RTLH.

“Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan harus mampu terlayani oleh pemerintah secara paripurna” pungkas Karnain. (*/Hrs)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *