Cibinong – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil V Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya menyarankan pemerintah Kabupaten Bogor untuk tidak dulu meminta bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat demi melanjutkan pembangunan RSUD Bogor Utara.
Menurutnya, pembangunan RSUD Bogor Utara merupakan visi dan misi Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan saat dilantik pada akhir 2019. Sehingga, kata dia, tak elok jika visi misi kepala daerah harus meminta bantuan ke Pemprov Jabar.
“Hanya saran saya, jangan terlalu berharap banyak (bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat). Sediakan saja dari APBD Pemkab Bogor dulu. Apalagi, program itu kan bagian dari visi misi Teh Ade dan Kang Iwan juga. Nggak elok lah, masa untuk merealisasikan janjinya harus minta bantuan pihak lain,” kata Asep Wahyuwijaya, Rabu (15/6).
Selain itu, dia juga sedikit kecewa dengan Pemkab Bogor, karena tidak maksimal menyerap bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat dalam pembangunan tahap pertama RSUD Parung pada 2021.
Ia mengaku, menjadi salah satu orang yang menyuarakan agar Pemprov Jawa Barat mengalokasikan bantuan keuangan itu, hingga muncul anggaran Rp112,6 miliar, sesuai dengan proposal yang diajukan Pemkab Bogor.
“Pemkab Bogor menggunakan anggarannya sekitar Rp93 miliar usai pembangunan dilakukan tender. Jadi, jika angka itu merupakan harga penawaran saat dilelangkan, maka nilai penawaran tertingginya akan berkisar pada angka Rp105-109 miliar. Artinya ada perbedaan sekitar Rp10 miliar jika harga lelangnya jadi Rp93 miliar,” kata Kang AW sapaan akrabnya.
Dia juga mempertanyakan saat Pemkab Bogor ingin mengajukan bantuan keuangan lagi ke Pemprov Jawa Barat sekitar Rp200 miliar. “Apa tidak membingungkan. Kemarin saja angkanya dikurangi mereka sendiri dengan alasan spesifikasi gedungnya dikurangi. Sekarang malah minta nambah bantuan lagi yang lebih besar. Kan aneh,” tegasnya.
Lelaki yang akrab disapa Kang AW itu menegaskan, besaran bantuan keuangan yang diberikan, mencapai 25 persen dari total bantuan keuangan urusan kesehatan untuk seluruh kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp450 miliar pada 2021.
“Untuk Kabupaten Bogor itu yang paling besar. Saat banyak terjadi pencoretan kegiatan untuk efisiensi tahun lalu, RSUD Parung itu tidak dicoret atau dikurangi sedikitpun,” tegas Kang AW.
Sebelumnya, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan tidak ragu untuk meminta bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar menggelontorkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan RSUD Parung.
“Dari dinas kesehatan sudah mengajukan proposal agar mendapatkan bantuan keuangan lagi dari provinsi. Karena kalau pakai APBD kita, agak berat ya,” kata Iwan Setiawan, Senin (13/6).
Sejauh ini, pembangunan RSUD Parung tahap pertama telah rampung dan siap dioperasikan akhir tahun ini. Namun, RSUD Parung belum bisa melayanai rawat inap, meski akan memiliki beberapa dokter spesialis.
Iwan berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali membantu anggaran pembangunan seperti di tahap pertama, dengan memberikan anggaran sebesar Rp93 miliar untuk pembangunan tahap pertama.
“Kami berharap ya tahun 2023 kembali dibantu, khususnya untuk pembangunan gedung rawat inap. Karena saat ini, RSUD Parung belum dilengkapi itu. Bertahap lah pasti ke depan akan lengkap,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina mengungkapkan, pihaknya mengajukan proposal bantuan keuangan ke Pemprov Jawa Barat untuk pembangunan gedung rawat inap sekitar Rp219 miliar.
Dalam perencanaanya, gedung rawat inap terdiri dari enam lantai di atas lahan seluas 12.100 meter persegi. “Kita sudah ajukan proposalnya, mudah-mudahan disetujui agar pelayanan semakin maksimal,” kata Mike.
Saat ini, RSUD Parung masuk kategori Tipe C. “Tipe C itu seperti poliklinik nantinya. Baru kemudian secara bertahap, kita isi dengan alat-alat kesehatan dan tenaga medisnya. Kemudian kita lanjutkan nanti ke gedung B dan C agar bisa menjadi rumah sakit rujukan,” jelasnya.
Dengan kapasitas 150 tempat tidur, RSUD Parung nantinya bisa melakukan pelayanan medik umum, gawat darurat, medis spesialis dasar, spesialias penunjang medik, medik spesialis gigi mulu, keperawatan dan kebidanan serta pelayanan penunjang klinik dan non-klinik.
