Pulang Jumatan Anak SD Dikeroyok, Wilayah Tamansari Rawan Aksi Kekerasan

BOGORONLINE.com – Aksi kekerasan dan perundungan terhadap anak terjadi di wilayah Desa Tamansari, Kabupaten Bogor yang terjadi pada Jum’at (8/12/2023) siang.

Sekelompok anak setingkat SMP/MTs tak dikenal tiba-tiba melakukan pengeroyokan terhadap korban M (11), seorang anak kelas 5 SD usai melaksanakan shalat Jum’at.

Kejadian bermula saat M pulang Jumatan dengan bersepeda hendak mampir untuk membeli es durian di jalan Nangka, Ciapus.

Tiba-tiba tanpa tedeng aling-aling, dari pinggir jalan seorang anak menendang sepeda M hingga M dengan sepedanya kehilangan keseimbangan dan nyaris menabrak sepeda motor yang sedang melintas.

Saat M kehilangan keseimbangan, sekurangnya 5 orang anak langsung melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap M dengan cara memukul dan menendang.

M juga sempat dipukul kepalanya dengan sendal dan berkali-kali punggungnya di tendang.

Saat M mencoba melakukan perlawanan, anak lain menyerang bersama-sama, namun berkat perlawanan tersebut, M berhasil meloloskan diri dan langsung pulang ke rumah mengadukan apa yang sudah terjadi pada dirinya kepada kedua orang tuanya.

Tidak terima, orang tua korban langsung melakukan penelusuran. Orang tua korban meminta penjelasan secara baik-baik dari beberapa pelaku ditambah keterangan beberapa orang warga disekitar tempat kejadian.

Disebutkan warga dan salah seorang pelaku, penyebabnya adalah beberapa siswa salah satu SMP/MTs di Ciapus yang menyuruh dan mengancam anak-anak di sekitar jalan Nangka untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban.

“Saya disuruh anak gede, anak SMP yang menyuruh saya memukuli M. Kalau saya tidak mau, dia mengancam saya yang akan dipukulin,” ungkap BT.

Menanggapi peristiwa ini, Kepala Desa Tamansari Sunandar berjanji untuk menindaklanjuti aduan warga.

“Insya Allah saya akan undang lembaga-lembaga di desa dan pihak terkait untuk membahas masalah ini,” ungkap Sunandar.

Ia menyatakan perlunya keterlibatan banyak pihak untuk mengatasi persoalan seperti ini sekaligus mengantisipasi agar tidak terjadi lagi.

Orangtua korban, Rifki menyatakan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.

“Perlu ada perhatian dari semua pihak dalam melihat persoalan ini. Jangan dianggap sepele. Ini pembelajaran penting bagi kita agar mendidik anak-anak dengan baik sehingga tidak mengarah pada budaya kekerasan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sudah saatnya pendidikan moral bagi anak-anak di wilayah Tamansari menjadi perhatian semua pihak.

“Terpenting, sekolah juga harus tahu dan bersikap sebagai salah satu lembaga kunci bagi pendidikan moral anak,” tegasnya.

Ia menyayangkan kondisi Desa Tamansari seharusnya jauh lebih kondusif dengan lingkungan warga yang berdekatan bersama sekolah dan pesantren.

Ia berharap budaya kekerasan di wilayah Tamansari tidak meluas.

“Sudah saatnya semua pihak turun tangan, agar budaya kekerasan tidak meluas,” ungkapnya.

Terpisah, pengamat hukum Dodi Herman Fartodi menyebut, kasus-kasus seperti perundungan dan pengeroyokan memang harus mulai menjadi perhatian bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Apalagi dalam kasus ini, anak secara aktif melakukan perundungan fisik terhadap korban.

Menurutnya, proses hukum dalam konteks tersebut terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, bisa dilakukan sesuai UU perlindungan anak dan sistem peradilan anak.

Proses hukumnya sesuai dengan aturan dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

“Penegak hukum bisa menggunakan pasal 80,” jelas Dodi.

Pada dasarnya ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan secara fisik diatur dalam KUHP diantaranya Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. namun jika pelaku dan/atau korban adalah anak dibawah umur maka bisa digunakan pasalPasal 80 (1) jo.

Selain itu ada Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Dodi menegaskan, meski pelakunya dilakukan bersama-sama, seyogianya tidak menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban.

“Biasanya jika dilakukan bersama-sama, tetap ada pelaku utama dan pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Jadi dalam kasus ini biasanya akan dilihat siapa pleger, medepleger bahkan doenpleger nya untuk menentukan besaran hukuman yang diterapkan terhadap para pelaku,” papar Dodi.

Dodi juga mengingatkan risiko orangtua yang anaknya berkonflik dengan hukum.

“Orangtua korban saya sarankan jangan takut dan segan untuk melakukan pelaporan secara pidana ataupun gugatan secara perdata,” ujar Dodi.

Menurutnya, jerat hukum pidana dan perdata bisa dijalankan dalam kasus semacam ini.

“Dalam asas hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak bisa dialihkan kepada orangtua terhadap kesalahan anaknya. Namun sangat berbeda dalam asas hukum perdata,” lanjutnya.

Dodi menjelaskan bahwa orangtua yang anaknya melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti kerugian. Hal ini terdapat pada pasal 1367 KUHPerdata dan sudah ada yurisprudensi tentang itu,” bebernya.

Oleh karena itu Dodi berharap agar para orangtua lebih berhati-hati mengawasi anak-anaknya jangan sampai melakukan tindak pidana.

Hal ini dilakukan agar semua pihak concern terhadap tindak pidana anak yang makin hari makin dianggap menjadi hal yang biasa.

“Jagalah anak-anak kita jangan sampai kena perkara, jika tidak maka siap-siap menerima gugatan materiil dan immateriil dari korban yang nilainya tidak sedikit,” ujarnya mengingatkan. (*)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *