BOGORONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) menggelar konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor tahun 2025.
Acara mengangkat tema ‘Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas’ dilangsungkan di Bale Pakuan Ballroom Padjajaran Suites Hotel Bogor, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Senin 26 Februari 2024.
Dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati memberikan arahan dan pemaparan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.
“Ya, dengan tema saat ini dan tujuannya untuk memperbaiki pelayanan dasar kami. Alhamdulillah dapat masukan-masukan sangat baik, pelayanan Sekolah Dasar (SD). Pelayanan belum merata dan banyak di Bogor Tengah, sementara wilayah lain kurang. Dahulu Bogor Tengah itu padat penduduk tapi sekarang perkantoran. Tahun ini bangun dua SMP di Bogor Utara dan Bogor Timur,” ungkap Syarifah.
Sekda menambahkan dalam forum tersebut juga ada masukan bagaimana membangun kebudayaan, link and match hasil penelitian dan sharing ilmu dari peneliti ke berbagai masyarakat.
“Tadi ada masukan dari peneliti, bagaimana mereka ingin berbagi ilmu soal menulis buku, karya ilmiah dan lainnya. Nah itu, belum disinkronkan. Selanjutnya masukan dari masyarakat ke kami harus banyak bangun pedestrian, belum tersambung semua tapi sudah nyaman untuk pejalan kaki,” bebernya.
“Kemudian ada masukan soal kami hanya bisa bangun, tapi belum memelihara pedestrian karena banyak diisi oleh PKL. Dan saat ini padahal ada upaya pemeliharaan dengan tim Tangkas, kami halau PKL. Karena pedestrian untuk pejalan kaki. Intinya banyak masukan komunitas, pengamen jalanan juga diminta supaya tidak di lampu merah sehingga disediakan tempat yang seharusnya,” kata Sekda menandaskan.
Sementara itu, Kepala Baperinda Kota Bogor, Rudi Mashudi menjelaskan, ada beberapa hal masukan terkait dengan ekonomi kreatif, pembangunan SDM, pendidikan, juga ada terkait dengan sosial. Kemudian, ada usulan para seni jalanan serta unsur sosial pengamat atau aktivis HIV Aids.
“Intinya mereka ingin hal yang mereka kerjakan ada support dari pemerintah. Sebelumnya, pada minggu lalu ada Musrenbang tematik dengan penyandang disabilitas, lansia, anak dan perempuan. Kami berharap usulan atau aspirasi mereka tidak ada yang terlewat,” jelasnya.
Lebih lanjut Rudi melihat usulan dari Musrenbang dan Pokir hampir di atas 80 persen bidang infrastruktur. Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, dituturkan Rudi, bahwa usulan cenderung infrastruktur, sementara unsur sosial sangat sedikit.
“Ya, padahal kami ingin membangun SDM juga sebagai kualitas dari pelayanan publik. Kalau dari disabilitas ingin ada fasilitas ke arah ekonomi dan mereka lebih berdaya. Untuk sekarang mereka sudah difasilitasi tempat untuk kumpul di Jalan Kedondong, Kecamatan Bogor Utara dan itu milik Pemkot Bogor,” paparnya.
Masih kata Rudi, kemudian ada hal untuk komisi HIV Aids menggunakan aset yang ada di Jalan Mawar, kemudian pada Sabtu pagi sudah diluncurkan taman Lansia di Jalan Malabar.
Pemkot Bogor memfasilitasi untuk anak, fanator tahun lalu meminta untuk pembuatan website anak.
“Di akhir bulan ini ada launching dengan DP3A yang bekerjasama dengan BSI untuk membuatkan website fanator anak,” pungkasnya.
