BOGORONLINE.COM – Miris, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) adalah ujung tombak pelayanan pemerintah daerah dalam menangani kasus atau peristiwa kebakaran.
Bahkan, kini fungsi dinas Damkar sendiri sudah meningkat dan melebar jadi petugas penyelamatan, seperti menangkap ular dan membersihkan sarang tawon di rumah-rumah warga.
Termasuk di Kabupaten Bogor, fungsi Damkar tak hanya memadamkan api dan mensosialisasikan antisipasi bahaya kebakaran, tetapi juga melakukan fungsi penyelamatan terhadap warga.
Mulai dari menyelamatkan anak yang terkunci di dalam mobil sampai membersihkan pemukiman warga dari ular atau binatang berbahaya.
Dengan peningkatan atau penambahan fungsi itu, tentu saja membutuhkan kesiapan pendukung, baik itu peralatan maupun biaya operasional termasuk untuk pemeliharaan alat serta kendaraan dalam menunjang setiap tugas pemadaman api maupun fungsi penyelamatan warga yang dilakukan personil glambir tersebut.
Tapi rupanya, minimnya biaya operasional kendaraan seperti untuk bahan bakar dan anggaran pemeliharaan (maintenance) kendaraan atau armada pemadam itulah yang kini menjadi ‘keluhan’ jajaran Damkar, mulai dari petugas lapangan sampai ke pejabatnya.
“Harus diakui pak, sekarang ini kondisi di Dinas Damkar tidak kondusif. Kami bekerja dalam situasi tertekan, lantaran saat ada aduan justru kami tidak bisa berbuat karena bahan bakar kendaraan tidak ada. Selain itu, tak sedikit kendaraan operasional lapangan yang rusak karena gak ada anggaran,” ucap seorang petugas Damkar kepada wartawan, Kamis (18/4/2024).
Dari pantauan media ini, terlihat sejumlah kendaraan pemadam api dan kendaraan operasional dinas yang kondisinya rusak alias tak bisa jalan.
“Ya ini memang gak bisa dibawa jalan pak, karena armada yang nongkrong itu kondisi mesin rusak. Belum diperbaiki karena duitnya gak ada,” ungkap seorang petugas lainnya.
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada sejumlah pejabat dinas Damkar, tak ada satupun yang berani berkomentar sebab mereka takut akan disalahkan oleh pimpinan dinas tersebut.
“Maaf mas saya nggak berani komentar, silahkan lihat saja sendiri kondisi armada kami dan nilai sendiri ya,” kata seorang Kepala Seksi yang menolak dijadikan narasumber.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Damkar Arman Jaya saat dimintai komentarnya tidak membantah juga tidak membenarkan adanya kekurangan anggaran pada satuan kerjanya.
“Saya belum bisa komentar apapun, sebab saat ini saya sedang fokus inventarisir problem atau kendala dalam bertugas,” aku Arman.
Menurutnya, kalaupun memang anggaran yang ada dirasa kurang, dia dan seluruh jajaran Damkar Kabupaten Bogor, akan tetap bersemangat dan berupaya menjalankan tugasnya secara profesional sesuai arahan Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu, yang sebelumnya telah tegas meminta seluruh aparatur Pemkab Bogor untuk bekerja sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat.
“Saya akan cek dulu ke sekretariat apakah memang terjadi kendala biaya operasional dan pemeliharaan armada dinas, nanti saya info ke wartawan. Tapi secara prinsip, kami petugas Damkar tetap bekerja profesional layani warga Kabupaten Bogor,” ucap Arman.
Sementara, dari keterangan yang dihimpun di dinas Damkar, diperoleh bocoran informasi bahwa selama beberapa tahun terakhir, Dinas Damkar Kabupaten Bogor khususnya memang mengalami kendala khusus pada anggaran kerja.
Termasuk pada tahun 2024 ini, dimana anggaran operasional dinas strategis pelayanan keselamatan ini jauh dari ideal alias cuma Rp 1,3 miliar selama satu tahun kerja.
