Ridwan Muhibi Apresiasi Gerak Cepat Pj Bupati Bogor Keluarkan SK UHC

 

Cibinong – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi mengapresiasi gerak cepat Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu soal Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dikeluhkan masyarakat.

Pasalnya, Pemkab Bogor memperbolehkan pelayanan Jamkesda untuk masyarakat kurang mampu meski belum terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal itu dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor Nomor : 400.7/254/Kpts/Per UU/2024 tentang optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024, yang diterbitkan pada 22 Mei 2024 lalu.

Ridwan Muhibi menyebut, perjuangan itu merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat kepada dirinya yang sulit mendapatkan pelayanan Jamkesda karena belum terdaftar DTKS.

“Alhamdulillah ini perjuangan kami Komisi IV bersama dengan Dinas terkait dalam merespon keluhan masyarakat
Ini bukti legislatif dan eksekutif hadir untuk mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat,” kata Ridwan Muhibi, Senin 27 Mei 2024.

Ridwan Muhibi berharap, penerbitan SK UHC itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan ekonomi.

“Saya berharap masyarakat membutuhkan bisa menikmati pelayanan kesehatan yang maksimal dari pemerintah Kabupaten Bogor,” papar dia.

Sementara, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengungkapkan, berdasarkan pembahasan bersama tim percepatan UHC, diupayakan Juni 2024 mendatang UHC persentase kepesertaan JKN bisa mencapai diatas 95 persen dan tingkat keaktifan di atas 75 persen.

“Sehingga bisa ditingkatkan dari SK UHC menjadi Peraturan Bupati (Perbup) tentang UHC yang ditargetkan terbit pada akhir 2024 nanti,” kata Agus Fauzi.

Ia berharap dengan adanya SK UHC ini dapat mengakomodir masyarakat tidak mampu yang sedang dalam proses pendaftaran DTKS untuk pengajuan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masa transisi UHC.

“Semoga bantuan ini dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan. Sehingga mereka dapat pelayanan kesehatan yang paripurna,” imbuh Agus Fauzi.

 

 

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *