Ketua Visi Nusantara Maju Kampanyekan Green Democratic

BOGORONLINE.com – Ketua Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, mendorong terciptanya green demokrasi dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Hal ini diungkapkan Yusfitriadi dalam diskusi publik bertema “Mendorong Green Democratic dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk Mendukung Terwujudnya Ekonomi Hijau di Indonesia” di Sekretariat Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Jalan Sempur Kaler No. 62, Kecamatan Bogor Tengah, pada Kamis, 11 Juli 2024 siang.

“Dalam perhelatan politik lima tahunan ini, masyarakat seharusnya tidak hanya berpikir tentang siapa yang menang dan kalah, tetapi juga bagaimana prosesnya dan apa yang terjadi setelah terpilih. Faktor yang membuat menang harus diperhatikan, apakah karena money politics, pendanaan dari pengusaha yang bisa merusak lingkungan, dan lainnya. Di Indonesia, heboh di prosesnya, tetapi setelah jadi biasa saja,” ungkap Yusfitriadi kepada wartawan.

Yusfitriadi menjelaskan bahwa green demokrasi bukan istilah baru. Demokrasi hijau secara konsepsi atau implementasi adalah sesuatu yang agung, tinggi, dan mulia, serta menjadi cita-cita bersama masyarakat. Demokrasi yang dibangun tidak merugikan siapa pun dan tidak merusak apa pun. Demokrasi ini dibangun dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, seperti keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.

“Ini adalah cara untuk menuju pembangunan Indonesia dengan ekonomi hijau yang tidak merugikan siapa pun. Dalam konteks formal prosedural, demokrasi hijau belum menjadi semangat bersama, terutama bagi aktor-aktor Pilkada. Baru bakal calon (Balon) sudah merusak lingkungan dengan spanduk, banner, dan baliho berserakan yang sangat merugikan masyarakat. Itu adalah konteks definitif yang merugikan, dipasang di tempat-tempat yang dilarang. Setelah terpilih, semua aturan bisa diubah untuk mencapai cita-citanya,” paparnya.

Sebagai contoh, Yusfitriadi menyebutkan bahwa spanduk atau Alat Peraga Kampanye (APK) Bacawalkot Bogor seperti Dedie A Rachim, dr. Rayendra, Aji Jaya, Sendi Fardiansyah, dan lainnya sering kali merugikan pejalan kaki dan pengguna jalan jika jatuh ke jalan dan tidak ada yang bertanggung jawab.

“Jika ada pendanaan dari donor pengusaha, secara tidak langsung, jika terpilih, mereka bisa merusak lingkungan,” tambahnya.

“Contohnya, dulu tidak boleh ada bangunan lebih tinggi dari Tugu Kujang. Tetapi sekarang, perda bisa diubah, dan bangunan di sekitar Tugu Kujang banyak yang lebih tinggi. Maka kontrak green demokrasi ini penting, agar ketika terpilih, wali kota tidak merusak lingkungan. Kami tidak pernah kontraktual dengan pemerintah, hasilnya di Kabupaten Bogor daerah Cigombong, Rumpin, dan lainnya banyak peluang bagi pengusaha perusak lingkungan,” jelas Yusfitriadi.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow, menuturkan bahwa Yusfitriadi telah memberikan fakta-fakta tentang desain pembangunan secara menyeluruh. “Undang-Undang Cipta Kerja mengambil alih kewenangan pemerintah daerah, sehingga jarak masyarakat lokal ke pemerintah semakin jauh. Banyak yang hanya lip service, seperti pengelolaan sampah. Menurut saya, IKN sangat tidak green democracy, membabat ratusan hektare hutan untuk membangun ibu kota baru. Kenapa tidak ada pilihan lain?” terangnya.

Jeirry menambahkan bahwa para pemimpin harus memiliki kepemimpinan untuk menyelamatkan keberlangsungan masyarakat daerah dan peduli terhadap lingkungan.

Di tempat yang sama, Direktur IWGFF, Willem Pattinasarany, menjelaskan bahwa pihaknya mendorong keberlangsungan lingkungan dalam Pilkada serentak.

“Kami konsen mendorong ekonomi hijau, sehingga sangat berkaitan dengan dana bersih untuk pembangunan. Kami ingin kampanye isu hijau benar-benar muncul di tahapan Pilkada, agar kandidat memahami dana hijau dan keberlangsungan lingkungan. Kami berusaha isu lingkungan bisa masuk ke undang-undang pemilu berikutnya,” terangnya.

Perwakilan dari Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Prayoga, menyampaikan bahwa masa transisi pemerintah daerah sering kali menyebabkan lonjakan izin mall, hotel, dan lainnya, yang mengancam hutan.

“Ada tiga channel yang biasa digunakan pemangku kebijakan dalam obral izin kawasan hutan: izin pelepasan kawasan hutan, arahan pemanfaatan hutan, dan aktivasi kawasan ex HPH,” pungkasnya. ***

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *