Soal Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Dewan Jabar Mochamad Ichsan Berikan Pandangan Fraksi PKS

Bandung, Bogoronline.com – Anggota DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin menyampaikan pandangan fraksi PKS pada sidang paripurna di gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (02/07/2024).

Politisi daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor ini memberikan 4 catatan penting soal pertanggung jawaban Gubernur Jawa Barat terkait APBD Jabar.

“Kami berpandangan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD adalah hal rutin kita lakukan setiap tahun, ini merupakan bagian siklus anggaran mulai dari perencanaan, persetujuan, pelaksanaan, perubahan, evaluasi, dan pertanggungjawaban, kami menekankan pelaksanaan APBD Jawa Barat tidak boleh hanya transparan dan akuntabel, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan,” kata Ichsan.

“Karena sejatinya setiap rupiah yang kita sepakati dan kita laksanakan harus dapat kita pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sebagai manifestasi pengamalan Pancasila yakni keimanan dan ketakuan kita kepada Tuhan yang Maha Esa,” lanjutnya.

Setelah melalui serangkaian pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023, berikut ini adalah beberapa yang tercatat, catatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat yang perlu dicermati.

Pertama, mengenai predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13 kalinya dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya mengingat ini prestasi yang membanggakan karena mampu melanjutkan tradisi WTP dari Gubernur-gubernur terdahulu, apalagi PJ Gubernur ini menjalankan APBD yang notabene berasal dari gubernur sebelumnya di akhir tahun 2023, dengan demikian proses transisi tidak menghambat pencapaian predikat WTP ini yang menunjukkan sistem sudah bekerja dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sekali lagi, kami memberikan apresiasi.

Selain itu, PKS juga mengapresiasi penggunaan anggaran APBD tahun 2023, khususnya di bawah kepemimpinan PJ Gubernur lebih mengarahkan pada pemanfaatan dan efektivitas anggaran untuk kepentingan rakyat secara langsung, tidak hanya untuk kepentingan pencitraan, ini adalah modal penting dalam penggunaan APBD yang bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat.

Kedua, PKS juga mengapresiasi beberapa laporan realisasi APBD tahun 2023, mulai dari capaian pendapatan daerah sebesar Rp34,77 triliun atau 97,62 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp35,62 triliun, tidaklah mudah untuk memperoleh capaian tersebut ada kerja keras seluruh elemen sehingga ini harus diapresiasi, walau demikian kita tentu berharap tetap ada evaluasi dan pembelajaran agar angka tersebut dapat ditingkatkan pada tahun 2024 sehingga bisa 100 persen.

“Selain itu, kami mengapresiasi realisasi belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp35,51 triliun atau 95,56 persen dari anggaran sebesar Rp37,16 triliun, apresiasi khususnya karena belanja operasi dan belanja modal khususnya dapat direalisasikan di atas 90 persen yang menunjukkan ada upaya optimalisasi anggaran,” tukas Ichsan.

Kemudian PKS juga mengapresiasi struktur pembiayaan daerah baik penerimaan dan pembiayaan yang mencapai 100 persen dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp800,40 miliar, kami juga mengapresiasi angka-angka yang ada dalam entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas serta angka-angka laporan operasional tahun 2023.

Ketiga, dari perspektif penggunaan APBD tahun 2023 tersebut, PKS juga memberikan apresiasi berkenaan dengan dampaknya yang terlihat dari indikator makro misalnya, perekonomian Jawa Barat tahun 2023 pertumbuhannya sebesar 5 persen meskipun angka ini masih di bawah pertumbuhan nasional yaitu 5,05 persen namun merupakan tertinggi kedua di Pulau Jawa.

PKS juga menyoroti pelambatan tersebut, menurut BPS adalah karena adanya pelambatan pertumbuhan kategori industri, pengolahan serta pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi besar di Jawa Barat, kami berharap ini menjadi evaluasi dan pembelajaran pada tahun 2024 ini.

Keempat, beberapa isu menjadi aspirasi masyarakat kepada kami dan ini relevan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 diantaranya mengenai kesehatan khususnya pemenuhan UHC, Universal Health Coverage, kami merekomendasikan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kajian ulang tentang pemberian subsidi untuk penerima bantuan iuran atau PBI.

“Mengingat sebelumnya sama formulasinya yaitu 60 persen kabupaten atau kota dan 40 persen provinsi, menjadi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kabupaten kota untuk kabupaten kota dana PAD yang tinggi perlu dikurangi seperti kota Bandung, kota Bekasi untuk dialihkan ke kabupaten atau kota kepada PAD yang lebih rendah seperti Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu,” imbuhnya.

Selanjutnya dari sektor pendidikan yakni mengenai pendirian unit sekolah baru di kecamatan yang terkategori blank zonasi kami merekomendasikan untuk mengurangi BPOD dan membuka peluang serta kesempatan untuk penyertaan dana masyarakat yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional dan pembangunan kecil di sekolah.

“Demikian pandangan umum ini kami sampaikan kami berharap catatan-catatan kami dijawab dan diperhatikan secara seksama, semoga ini dapat menjadi kontribusi bagi pembangunan Jawa Barat,” pungkasnya.

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *