Cibinong – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi menyampaikan, sudah ada lima sektor prioritas untuk dimasukkan pada APBD tahun 2025.
“Komisi IV dalam pembahasan APBD memfokuskan kepada beberapa hal, satu tentang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan dan sosial,” kata Ridwan Muhibi, Minggu 13 Oktober 2024.
Ridwan Muhibi menyampaikan, di bagian sosial yang dinaungi Dinas Sosial (Dinsos), Komisi IV dan Dinas terkait akan melakukan pendataan ulang untuk Data Terpadu Kesejahteraan SosialĀ (DTKS).
Hal itu dilakukan agar pemerintah mampu mendata masyarakat miskin dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Kalau Dinsos terkait dengan pemetaan data DTKS, itu sangat problem tentang pendataan itu. Jadi kabupaten Bogor, Dinsos itu sendiri telah menyampaikan ke komisi IV mau ada program, artinya punya hitungan sendiri dengan data kemiskinan atau data DTKS yang begitu banyak akan disinkronkan dengan yang sebelumnya,” kata dia.
“Nah dinsos akan membuat data itu dengan bentuk program apa. Nah kita komisi IV mendukung program itu terkait dengan pendataan kesejahteraan masyarakat atau data miskin,” lanjutnya.
Kedua, komisi IV bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sepakat untuk membenahi pariwisata di Kabupaten Bogor agar para pengunjung dapat berwisata dengan aman dan nyaman.
“Ini kan wisata harus dibenahi di kabupaten Bogor, banyak objek-objek wisata yang tentunya harus diperhatikan, itu juga kan mendongkrak, menambah PAD, maka kami mendorong ke Dinas pariwisata untuk mempersiapkan hal-hal yang lain tentang meningkatkan pemberdayaan,” papar dia.
Nantinya, setiap wisata di Kabupaten Bogor, akan dikolaborasikan pengelolaannya dengan pemerintah, agar rapi dan tertata dengan baik. Selain itu, Sekor Kebudayaan juga akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan.
“Anggaran harus dimaksimalkan ditambah lah untuk peningkatan pariwisata dan kebudayaan kita,” jelas dia.
Selain itu, Ridwan Muhibi juga menjelaskan, pihaknya juga akan mengalokasikan untuk program peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor.
“Tingkat putus sekolah kita sangat tinggi, rata-rata lama sekolah kita kan 8,37 sekarang, itukan sangat memprihatinkan, dan tentunya kami menginginkan kepada Disdik mana saja (program) untuk menurunkan angka putus sekolah,” jelas dia.
Ia menjelaskan, pemerintah sudah mengalokasikan 20 persen untuk Dinas Pendidikan. Namun, komisi IV akan berusaha maksimal untuk meningkatkan rata-rata lama Sekolah dengan anggaran di luar APBD.
“Misalnya CSR harus kita tingkatkan, kalau tidak bisa dibangun oleh dana APBD ya CSR. Artinya komisi IV memberikan asupan kepada Disdik tentang itu,” papar dia.
Terkahir, Komisi IV akan melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor yang saat ini menjadi terbanyak kedua anak stunting di Jawa Barat.
“Terkai stunting di kita tinggi. Ada penanganan khusus untuk stunting dan kita akan lebih memberikan asupan kepada Dinkes terkait tentang itu. Jadi saya di pembahasan APBD ini, komisi IV akan konsen di hal-hal itu, pendidikan,kesehatan, pariwisata, kebudayaan dan dinas sosial, dan itu sangat mendasar menurut saya,” tutup dia.