BOGORONLINE.com – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi membuka gerai layanan administrasi hukum umum di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor, sebagai upaya mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Direktur Jenderal AHU, Widodo, menyatakan bahwa kehadiran gerai ini bertujuan memberikan akses layanan hukum yang cepat, mudah, dan terjangkau, terutama bagi masyarakat Kota Bogor dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Gerai ini menjadi wujud komitmen Ditjen AHU untuk memberikan pelayanan hukum terpadu sekaligus mengenalkan berbagai produk layanan kami kepada masyarakat,” kata Widodo, Rabu (7/5/2025).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2023, jumlah UMKM di Kota Bogor mencapai 43.138 unit, namun masih banyak yang belum berbadan hukum. Melalui gerai ini, Ditjen AHU mendorong UMKM untuk meningkatkan legalitas usahanya agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari bank maupun investor.
Widodo menjelaskan, terdapat beberapa pilihan badan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Perorangan (PT Perorangan). Khusus PT Perorangan, dapat didaftarkan langsung melalui gerai karena tidak memerlukan notaris dan tidak memiliki batas minimal modal.
“Sementara untuk pendirian PT dan CV masih sebatas konsultasi, karena proses hukumnya memerlukan peran notaris,” jelasnya.
Selain layanan pendirian PT Perorangan, gerai ini juga menyediakan berbagai layanan lain seperti legalisasi dokumen (Apostille), konsultasi hukum, serta layanan notaris. Masyarakat bisa langsung memanfaatkan layanan ini tanpa harus pergi ke kantor pusat Ditjen AHU.
Gerai Ditjen AHU berlokasi di Grha Tiyasa, Jalan Malabar 2 No. 17A, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, dan buka setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00–15.00 WIB, dengan istirahat pukul 12.00–13.00 WIB.
“Kami berharap masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan lebih mudah. Kehadiran gerai ini diharapkan mampu mempercepat transformasi hukum dan memperkuat sektor ekonomi di Kota Bogor,” tutup Widodo.
