Bogor, Bogoronline.com – Anggota DPRD Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat meminta pemerintah baik Pemprov Jabar maupun Pemkab Bogor agar jangan kalah oleh pengusaha tambang.
Pasca viral di sosial media video yang memperlihatkan sopir truk tambang memblokade jalan umum di Parung Panjang, Doni Hutabarat mendesak agar ultimatum Gubernur Dedi Mulyadi kepada para pengusaha tambang lewat unggahan video di sosmednya agar disegerakan.
“Kejadian seperti ini (blokade truk tambang di jalan umum) tidak boleh terjadi, ini adalah bentuk dari tidak adanya ketegasan dari pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar melalui Dinas perhubungannya dan begitu juga dengan Pemkab Kabupaten Bogor,” ujar Doni saat dihubungi awak media, Minggu (21/09/2025).
“Ultimatum Gubernur Jabar di sosmednya harus sesegera mungkin dilakukan supaya tidak terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat,” tukas Doni.
Politisi PDIP ini menegaskan agar jangan sampai masyarakat yang berbenturan dengan para supir truk tambang.
“Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, setiap perusahaan tambang itu wajib mempunyai jalur tambang sendiri, jalan tambang sendiri, kalau misalnya tidak tersedia jalan-jalan tambang mereka bisa memakai jalan umum tapi sesuai dengan ketentuan, dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, disana sudah ada peraturan Pergub yang mengatur tentang jam operasional terkait tambang, perusahaan tambang harus taat, harus tunduk, dan negara tidak boleh kalah dalam hal itu, bagaimana itu bisa terjadi, pada pengawasannya tidak berjalan, harusnya ada petugas yang menjalankan tugas di lokasi, artinya menjalankan peraturan yang sudah dibuat,” kata Doni.
Legislator daerah pemilihan Kabupaten Bogor ini juga berharap agar rencana pembangunan jalur khusus tambang segera dieksekusi pembangunannya.
“Informasi terakhir yang saya dengarkan, sudah ada kesepakatan akan ada jalur tambang, jalan yang akan dipergunakan juga sudah ada pembicaraan, lokasi sudah ada, bagaimana mekanismenya juga sudah ada, kemudian jangan ada yang larilah dari kesepakatan, itu tidak boleh terjadi, negara alias pemerintah wajib mencari jalan keluarnya, kalau ada perusahaan yang masih beraktifitas di sana kemudian tidak mau mengikuti peraturan mending ditutup saja, negara harus tegas, ini butuh ketegasan, siapa yang bisa lakukan itu?, Eksekutif, mereka yang punya hak untuk mengeksekusi semua kebijakan,” tandas Doni Hutabarat.
