BOGORONLINE.com – Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan mega-biodiversitas dan budaya terbesar di dunia. Potensi hayati, geologi, budaya, bahari, dan pesisir yang melimpah menjadikan negeri ini sangat menjanjikan dalam pengembangan ekowisata.
Namun, menurut Prof. Ricky Avenzora, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, perkembangan pariwisata Indonesia selama beberapa dekade terakhir masih jauh dari optimal dan tertinggal dibandingkan negara tetangga.
“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya dalam Konferensi Pers Pra-Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University, 18 September lalu.
Dalam paparannya berjudul “Retrospeksi Akademis 35 Tahun Pembangunan Ekowisata di Indonesia”, Prof. Ricky—yang akrab disapa Prof. Ara—juga menyoroti kekayaan budaya Nusantara. Ia menyebut bahwa lebih dari 1.300 etnis, ratusan seni bela diri, permainan tradisional, hingga ribuan folklor di Indonesia belum tergarap secara serius.
“Penelitian mahasiswa saya di satu kabupaten saja menemukan lebih dari 300 folklor. Bayangkan jika dikalikan dengan 457 kabupaten/kota di Indonesia. Ini bisa menjadi kekuatan besar industri kreatif kita, bahkan menandingi drama Korea,” ungkapnya.
Menurut Prof. Ara, terdapat tiga persoalan utama dalam pembangunan pariwisata nasional:
Jumlah devisa dan wisatawan masih kalah dari negara tetangga.
Potensi alam dan budaya justru banyak mengalami kerusakan.
Distribusi manfaat pariwisata tidak merata, di mana kelompok menengah ke atas lebih banyak menikmati keuntungan, sementara masyarakat kecil hanya memperoleh “recehan”.
“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” tegasnya.
Prof. Ara juga menilai bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia selama ini terlalu terjebak pada skema vokasional. Hal ini menyebabkan kompetensi keilmuan menjadi tidak komprehensif, yang berdampak pada lemahnya perencanaan dan buruknya kinerja birokrasi.
Sebagai solusi, ia menawarkan langkah-langkah sebagai berikut:
Academic reengineering di bidang kepariwisataan,
Pergeseran paradigma pembangunan pariwisata dari sekadar membangun fasilitas untuk turis menjadi pembangunan yang berpihak pada masyarakat lokal,
Penguatan peran sektor swasta sebagai inkubator bisnis komunal.
Dalam sesi yang sama, Prof. Ara juga menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran terhadap puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Ia menilai langkah pemerintah tersebut cenderung sebagai bentuk individual over acting dan abuse of power.
“Intinya, tindakan tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal itu sungguh tidak bijak dan sangat merugikan semua pihak secara signifikan. Menurut saya, praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang oleh siapa pun,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa hak usaha para pengusaha wisata seharusnya dikembalikan, bahkan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pusat. Prof. Ricky menyebut EIGER Adventure Land sebagai salah satu contoh pelaku usaha yang patut didukung.
“Perlu kita sadari, Indonesia hanya memiliki sedikit sekali pengusaha wisata yang masuk kategori menengah-atas dan konsisten mengembangkan ekowisata. EIGER adalah salah satunya,” kata Prof. Ricky.
Menurutnya, pemerintah semestinya memberi dukungan penuh dalam segala hal. Jika ada kekeliruan atau kekurangan dari pihak swasta, maka sebaiknya diarahkan dan dibimbing dengan bijak.
“Pola hentikan dan bongkar adalah bentuk arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan serta secara sosial-ekonomi sangat merugikan masyarakat luas dan juga negara,” pungkasnya.
