BOGORONLINE.com – Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana pada 2025–2026. Wilayah berpenduduk 6.701 jiwa ini menitikberatkan pelayanan publik yang optimal di tengah tantangan geografis rawan banjir dan longsor.
Paparan tersebut disampaikan Lurah Panaragan, Ima Ratnasari, dalam kegiatan media gathering di Aula Kelurahan Panaragan, Rabu (6/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan visi pelayanan bertajuk “PANARAGAN” sebagai landasan kerja aparatur kelurahan.
“Visi kami adalah Panaragan, di mana huruf P melambangkan Pelayanan Prima. Kami mengedepankan aparatur yang bersih dan berwibawa, administrasi yang tertata rapi, lingkungan yang nyaman dan indah, hingga sikap responsif dan cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan warga,” ungkap Ima.
Sebagai wilayah yang diapit aliran sungai dengan kontur tanah curam, Panaragan menjadi salah satu kawasan prioritas mitigasi bencana di Kota Bogor. Salah satu langkah konkret adalah pemasangan sistem Early Warning System (EWS) banjir di RW 07 yang berbatasan langsung dengan Sungai Cisadane.
Ima menjelaskan, sistem terbaru tersebut telah dilengkapi alarm otomatis yang terintegrasi, berbeda dengan perangkat sebelumnya yang masih manual.
“Dulu alatnya masih manual dan harus dinyalakan petugas. Sekarang jauh lebih canggih karena dipasang di samping kali Cisadane dan di tengah pemukiman. Jika air mencapai ketinggian tertentu, alarm akan otomatis berbunyi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Kelurahan Panaragan juga menjadi lokasi pertama di Kota Bogor yang memasang alat deteksi dini longsor di RW 01. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Simulasi evakuasi pun rutin dilakukan bersama warga guna meningkatkan kesiapsiagaan serta menekan risiko korban saat terjadi bencana.
Selain mitigasi bencana, pembangunan fisik di Panaragan juga menunjukkan progres signifikan. Sejumlah proyek yang telah direalisasikan antara lain pembangunan paving block di RW 07, penerapan beton dekoratif (stamped concrete) di jalan lingkungan, serta perbaikan kanstin di Jalan Veteran.
Di sisi lain, RW 02 ditetapkan sebagai lokasi program “Gerobak Saepisan” (Bogor Bebas Kumuh). Program ini mencakup tujuh indikator penataan kawasan, mulai dari peningkatan sarana prasarana hingga pemberdayaan pelaku UMKM.
“RW 02 menjadi titik fokus karena letak geografisnya yang diapit beberapa sungai, sehingga butuh intervensi sarana yang lebih berdaya agar terlepas dari kategori kumuh,” tambah Ima.
Meski pembangunan berjalan, persoalan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Veteran masih menjadi pekerjaan rumah. Aktivitas PKL pada sore hingga malam hari dinilai kerap memicu kemacetan serta mengganggu fungsi trotoar.
Kelurahan bersama Kecamatan Bogor Tengah telah mengusulkan relokasi PKL ke Pasar Devris. Namun, kebijakan tersebut masih menunggu keputusan Pemerintah Kota dan PD Pasar.
“Kami ingin memberikan solusi bagi PKL, namun kendalanya adalah kekhawatiran mereka kehilangan pelanggan jika pindah. Intinya, selama tidak mengganggu pejalan kaki, masih ada kebijaksanaan, namun kami terus mendorong agar normalisasi trotoar bisa terealisasi,” tegasnya.
Dalam hal penyaluran bantuan sosial, termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pihak kelurahan memastikan proses verifikasi dilakukan langsung di lapangan. Hal ini untuk memastikan penerima manfaat sesuai dengan data Desil 1 hingga 5 dari pemerintah pusat.
“Data datang dari pusat, tugas kami melakukan ground check untuk memastikan apakah warga tersebut benar-benar layak menerima bantuan atau tidak. Ini bentuk transparansi kami agar bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kelurahan Panaragan memiliki nilai historis yang kuat, berakar dari permukiman prajurit Mataram atau Warok Ponorogo pada tahun 1629. Kini, kawasan tersebut berkembang menjadi permukiman perkotaan yang mandiri, tanpa meninggalkan identitas budaya lokalnya.
