bogorOnline.com-CIBINONG
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meroket lagi harta kekayaan pejabat Dinas Pemkab Bogor juga naik miliaran. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM kembali menjadi perhatian publik. Sebagai salah satu sumber energi utama masyarakat, BBM tidak hanya berpengaruh terhadap biaya transportasi, tetapi juga berkaitan dengan biaya produksi, distribusi barang, daya beli masyarakat, hingga pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs.
Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai Rabu, 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tetap pada harga sebelumnya dalam penyesuaian per 10 Juni 2026.
Berdasarkan data Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pelaporan tahun 2024 dan 2025, mayoritas Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bogor tercatat memiliki harta kekayaan di atas Rp1 miliar.
Di sisi lain, Pemkab Bogor juga menorehkan prestasi membanggakan terkait kepatuhan administratif. Pada pelaporan tahun 2026, KPK mencatat tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan LHKPN Pemkab Bogor berhasil mencapai angka mutlak 100 persen, dengan seluruh 452 wajib lapor telah menuntaskan kewajibannya.
Daftar Pejabat Eksekutif “Paling Tajir”
Posisi puncak pejabat eksekutif dengan kekayaan tertinggi ditempati oleh Agus Ridhallah (Agus Ridho), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ia mengantongi total kekayaan sebesar Rp28,138 miliar pada pelaporan 2025, meskipun angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp28,186 miliar.
Di posisi kedua, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan), Nurhayati, mencatatkan kekayaan sebesar Rp10,795 miliar. Harta istri mantan Sekda Bogor Burhanudin ini mengalami kenaikan sebesar Rp185 juta dari tahun sebelumnya. Menyusul di posisi ketiga, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Farid Ma’ruf dengan total pundi-pundi mencapai Rp10,201 miliar (naik Rp254 juta dari tahun 2024).
Kepala OPD dengan Lonjakan Kekayaan Signifikan
Data LHKPN juga memotret adanya pergeseran angka yang cukup mencolok pada kekayaan empat kepala OPD antara tahun 2024 dan 2025:
Nana Mulyana (Kepala Disnaker): Mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp1,420 miliar. Hartanya melonjak dari Rp4,077 miliar (2024) menjadi Rp5,497 miliar (2025).
Hadijana (Kepala DPMD): Kekayaannya melesat naik Rp1,377 miliar, dari awalnya Rp1,842 miliar menjadi Rp3,220 miliar pada 2025.
Fusia Meidiawaty (Kepala Dinkes): Mantan Direktur RSUD Ciawi ini mencatatkan kenaikan harta sebesar Rp1,125 miliar, dari Rp5,227 miliar menjadi Rp6,352 miliar.
Yunita Mustika Putri (Kepala BKPSDM): Hartanya bertambah Rp1,072 miliar, membuat total kekayaannya meningkat dari Rp7,470 miilar menjadi Rp8,542 miliar.
Peta Kekayaan Pejabat Pemkab Bogor Lainnya
Untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang merupakan jabatan ASN tertinggi, Ajat Rochmat Jatnika melaporkan kekayaan sebesar Rp6,722 miliar.
Berikut adalah rincian kekayaan kepala OPD Pemkab Bogor lainnya berdasarkan pelaporan terbaru:
Di atas Rp5 Miliar: Iman Wahyu Budiana (Diskop UKM) Rp8,200 miliar; Suryanto Putra (Dinas PU) Rp6,267 milar; Sussy Rahayu Agustini (DP3AP2KB) Rp5,835 miliar.
Rentang Rp2 Miliar – Rp4 Miliar: Eko Mujiarto (Disperkim) Rp4,775 miliar; Irwan Purnawan (Setwan DPRD) Rp4,713 miliar; Yudi Santosa (Damkar) Rp3,632 miliar; Adi Mulyadi (Bappenda) Rp3,222 miliar; Arif Rahman (Inspektorat) Rp2,946 miliar; Entis Sutisna (Distanhorbun) Rp2,861 miilar; Cecep Iman Nagarasid (Satpol PP) Rp2,545 siilar; Iwan Irawan (DAPD) Rp2,526 miliar; Rusliandy (Disdik) Rp2,275 miliar; Bambang Widodo Tawekal (Diskominfo) Rp2,242 miliar.
Rentang Rp1 Miliar – Rp2 Miliar: Bayu Ramawanto (Dishub) Rp1,677 miliar; Asnan (Dispora) Rp1,294 miliar; Achmad Wildan (Plt Kepala BPKAD) Rp1,157 miliar.
Di Bawah Rp1 Miliar
Sementara itu, hanya ada tiga kepala OPD yang melaporkan kekayaan di bawah Rp1 miliar, yaitu Teuku Mulya (Ketahanan Pangan) sebesar Rp788 juta, Bambam Setia Aji (Bapperida) Rp507 juta, dan Fedinando Selmi P (Kesbangpol) Rp505 juta.
Adapun untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), data LHKPN tahun 2025 terpantau belum tersedia saat pengolahan data dilakukan.(rul)
