Cibinong – bogoronline.com – Kendati ada sejumlah pihak yang tak menginginkan Kabupaten Bogor ini memiliki wakil bupati, namun sayangnya, upaya untuk menghalangi pengisian orang nomor dua itu diprediksi gagal. Pasalnya DPRD tetap memutuskan pembentukan panitia pemilihan (Panlih) wakil bupati yang akan dilaksanakan pada awal Rabu, 7 September nanti.
“Dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), semua fraksi sepakat membentuk Panlih, apalagi Gubernur Jawa Barat sudah mengirim surat balasan, yang isinya mempersilakan DPRD membentuk Panlih,” kata Maryono, anggota Bamus, asal Fraksi Golkar – PAN, kepada Jurnal Bogor, Rabu (31/08).
Maryono menjelaskan, tiap fraksi berhak mengajukan dua nama anggotanya untuk duduk di panitia pemilihan, diluar pimpinan. “Nama-nama anggota Panlih itu akan diumumkan pada rapat paripurna yang diadakan pekan pertama bulan September,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Mochamad Hanafi menegaskan, pengisian jabatan wakil bupati merupakan kebutuhan mendesak, karena selain perintah undang-undang, DPRD juga terancam digugat komponen masyarakat, bila mana tidak melaksanakan pemilihan.
“Demokrat walaupun fraksi kecil, namun kami dari awal konsisten menyuarakan, agar DPRD segera melaksanakan pemilihan wakil bupati, karena jabatan orang nomor dua itu sudah terlalu lama dibiarkan kosong,” ungkapnya.
Demokrat kata Hanafi, tetap mengajukan nama Momon Permono, untuk menjadi calon wakil bupati. “Nama Pak Momon, bahkan sudah kita sampaikan secara resmi ke Bupati Nurhayanti, sebab dari sisi legal formal mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 sudah memenuhi syarat adminsitrasi yang ditentukan aturan perundang-undangan,” jelasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS sepakat untuk mengusung satu nama calon. “Gerindra dan PKS dari pusat hingga daerah satu suara, makanya kita akan mengusung satu nama,” kata Anggota Fraksi PKS Wasto Sumarno.
Namun sayangnya, Wasto enggan menyebutkan, siapa nama yang akan diusulkan oleh Gerindra dan PKS. “Kalau masalah itu, kita lihat saja nanti perkembangannya, yang jelas pimpinan kedua partai di tingkat pusat, saat ini sedang menggodok nama calon baik yang berasal dari Gerindra maupun PKS,” ungkapnya.
Ketua DPC Partai Gerindra Iwan Setiawan, kembali menyatakan kesiapannya diusung menjadi wakil bupati. Bahkan Wakil Ketua DPRD ini mengatakan, dalam waktu dekat ini, surat rekomendasi dari DPP akan segera turun. “Saya juga konsisten akan mundur dari kursi DPRD, karena itu menjadi persyaratan yang sudah diatur dalam undang-undang,” katanya.
Iwan lebih lanjut mengatakan, agar hasil pemilihan tidak memicu gugatan, DPRD akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU, untuk minta penegasan, proses pengajuan nama calon dan pemilihan sah, meski ada satu atau dua partai di Koalisi Kerahmatan yang tak mau menandatanginya.
“Wabup itu kan bukan untuk kepentingan sekolompok golongan saja, jadi jangan sampai ada satu atau dua partai yang tak setuju, proses pemilihan ditunda atau bahkan ditiadakan,” pungkasnya. (Zahra)
