CIBINONG-
Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor mulai bersuara terkait tidak transparannya Anggaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat (Jabar) Oktober yang diduga mencapai Rp.155 miliar di Bumi Tegar Beriman.
Kepala Dispora Pemkab Bogor Yusuf Sadeli mengatakan, mengenai kegiatan olahraga tersebut yang pertama perlu diketahui adalah itu hajat dari Jabar. Sedangkan Kabupaten Bogor hanya menjadi tuan rumah dalam perhelatan itu dan pihaknya sudah menyatakan siap guna acara tersebut.
“Mengenai dana yang diterima bersumber dari Jabar sekitar 10 miliar dan Kabupaten Bogor kurang lebih Rp 133 miliar,” katanya saat ditemui bogorOnline.com di kantornya.
Yusuf menambahkan, dana tersebut yang mana pihaknya sebagai penyelenggara sesuai degan Surat Keputusan (SK) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Jabar yang telah dibentuk panitia (PB). Diketuai oleh Bupati Bogor Nurhayanti beserta
Propinsi maupun kabupaten, untuk mengelola dana tersebut yang dialokasikan untuk kegiatan pertandingan nanti. Mulai dari pembukan, penyelanggaraan, perangkat pertandingan dan penutupan. Sehingga dirinya rasa semua suduh, diupayakan untuk transparan dana Porda kali ini.
“Ini semua sudah terang menderang,” tambahnya.
Sebelumnya, Koordinator Koalisi Masyarakat Pemantau Pemerintahan dan Pembangunan Bogor Raya (KMP3BR) Coky Pasaribu mengkritisi sikap tertutup pimpinan Dispora, Pimpinan Kontingen dan Panitia Porda dalam proses persiapan dan penyelenggaraan Porda Jabar 2018. “Tiadanya transparansi justru mencederai semangat kebersamaan untuk menyukseskan event Porda Jabar,” kata Coky saat diminta tanggapannya oleh wartawan, Rabu (Kamis/9/18).
Menurutnya, pengurus KONI justru lebih terbuka dan pro aktif memberikan informasi hal-hal terkait event Porda. Ini bertolak-belakang dengan gaya para pejabat Dispora, pimpinan Kontingen Kab.Bogor dan panitia Porda. Ditambahkannya, banyak aktivis yang kesulitan mengakses informasi program dan anggaran Porda ini, terutama soal pengerjaan sarana pertandingan ke Dispora dan soal rekrutmen atlet ke pimpinan kontingen.
“Ini ada apa? Kenapa Kepala Dispora, Ketua Kontingen dan Ketua PB Porda sulit diakses untuk memperoleh informasi publik? Harus diingat bahwa Porda adalah hajat besar daerah Kabupaten Bogor yang dibiayai dari uang rakyat, bukan hajatan pribadi Bupati, Dinas dan Kontingen. Jadi wajarlah proses dan pelaksanaannya harus diketahui publik,” imbuhnya.(rul)
