BOGORONLINE.com – Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor meluncurkan program pembentukan Koperasi Ketahanan Pangan yang dirangkaikan dengan dialog bersama entrepreneur muda di D’Kramba Fish Farm, Kecamatan Bogor Barat, Senin (18/5/2026). Program ini diproyeksikan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor pangan sekaligus mendukung kestabilan ekonomi masyarakat.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran Pemkot Bogor, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan pemerintah pusat. Menteri Keuangan RI yang sebelumnya dijadwalkan hadir diwakili oleh Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman. Sementara Pemerintah Kota Bogor diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi.
Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, mengatakan koperasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan pangan dari sektor produksi hingga distribusi. Menurutnya, kawasan Bogor Barat memiliki potensi besar di bidang perikanan, peternakan, dan pertanian yang dapat dikembangkan secara terpadu.
“Kami ingin membangun Koperasi Ketahanan Pangan Kota Bogor ini menjadi salah satu ikon pengelolaan pangan dari hulu sampai hilir. Di kawasan ini ada potensi perikanan lele, pengolahan hasil pangan, peternakan, hingga pertanian yang nantinya bisa saling terhubung dalam satu sistem koperasi,” ujar Dody Ahdiat.
Ia menilai persoalan pangan menjadi tantangan penting bagi daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penguatan sistem pangan berbasis koperasi dinilai menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan kesejahteraan pelaku usaha lokal.
Asisten II Setda Kota Bogor, Hanafi, menambahkan pembentukan koperasi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat pada era Presiden Prabowo Subianto, termasuk dorongan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan.
Menurut Hanafi, koperasi diharapkan dapat berperan sebagai penjamin pasar atau offtaker bagi hasil produksi anggota dan masyarakat, sehingga harga pangan lebih stabil serta distribusi kebutuhan pokok dapat terjaga.
“Koperasi Ketahanan Pangan ini harus menjadi offtaker bagi anggotanya maupun masyarakat. Kebutuhan buah, sayuran, dan bahan pangan lainnya bisa diserap koperasi sehingga kebutuhan masyarakat dan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dapat terpenuhi,” kata Hanafi.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor. Ketua Dekopinda Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, menyebut pembentukan koperasi pangan menjadi momentum penting untuk memperkuat potensi sektor pertanian dan peternakan lokal hingga terserap ke sektor kuliner dan industri olahan.
Sementara itu, Arie Budiman yang mewakili Kementerian Keuangan RI menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Keuangan karena harus menghadiri agenda mendadak bersama presiden di Istana Negara. Meski demikian, ia memastikan pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap penguatan koperasi dan UMKM, khususnya bagi kalangan entrepreneur muda.
Arie menegaskan koperasi perlu diarahkan pada sektor produktif agar memiliki dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia juga menilai pengembangan koperasi produsen menjadi langkah penting dalam memperkuat pemerataan ekonomi daerah.
“Pesan dari Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi harus menyentuh potensi daerah, termasuk UMKM dan entrepreneur muda. Dengan penguatan koperasi produsen, manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Arie Budiman.
