BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Kegelisahan muncul di kalangan pengusaha Kota Bogor terutama yang biasa mendapat pekerjaan dari APBD, setelah terbitnya surat dengan perihal Penghentian Pengadaan Barang dan Jasa karena kebijakan pemerintah yang ditujukan ke OPD dengan ditandatangani oleh Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.
Dalam surat tertulis jika dalam menangani pandemi Covid-19 atau virus Corona, maka semua hal yang berkaitan dengan proyek baik itu konstruksi, pengadaan serta konsultan ditiadakan.
Untuk pekerjaan yang sudah lelang pun dari tujuh paket hampir setengahnya dibatalkan. Kemudian, yang telah dikerjakan tidak bisa dibayarkan karena uangnya tidak ada.
“Jelas ini membingungkan atau membuat galau kami sebagai pelaku usaha. Apakah benar semua proyek mulai yang lelang sampai penunjukan langsung ditiadakan. Ditambah ada edaran terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk bidang jasa konstruksi masih diperbolehkan beroperasional. Artinya, kenapa ada surat penghentian semua proyek jika kantor di bidang konstruksi masih bisa buka,” tegas Wakil Ketua Kadin Kota Bogor Bidang Konstruksi, Agus Lukman didampingi perwakilan Satgas Kadin Tumpal Panjaitan dan Muslimin, Rabu (22/4/2020).
Seharusnya, lanjut Agus, ada opsi dari Pemerintah Kota Bogor yang bisa membantu pelaku usaha di bidang konstruksi ini, karena jika didiamkan seperti ini akan menjadi bom waktu di kemudian hari.
“Apa tidak dipikirkan sebelum mengeluarkan surat edaran itu. Bagaimana nasib pekerja lapangan dan karyawan yang tergabung dalam perusahaan yang ada di belasan asosiasi yang menjadi anggota Kadin ini. Tentunya kita juga terdampak dan bakal muncul ribuan pengangguran yang baru,” kata Agus.
Ditempat yang sama, Tumpal Panjaitan menambahkan, sebaiknya Pemkot Bogor tidak menghilangkan sama sekali paket proyek yang sudah direncanakan. Bisa saja, ribuan pekerjaan yang sifatnya penunjukan langsung (PL) masih bisa dikerjakan.
Konkritnya, sambung Tumpal, pekerjaan itu bisa dilakukan secara padat karya dengan melibatkan warga Kota Bogor dalam menyelesaikan proyek atau langkah lainnya, semua pekerjaan menjadi pekerjaan multiyears.
“Kita memang belum tahu kapan wabah ini selesai. Sehingga, alangkah baiknya semua paket bisa dikerjakan secara multi years,” tandas Tumpal.
Kemudian, anggota Satgas Kadin lainnya Muslimin berharap ada keberpihakan pemkot dengan menyiapkan stimulus kepada pengusaha jasa konstruksi di Kota Bogor di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Jika melihat di pusat, maka paket proyek di kementerian tetap berjalan meski waktunya kadang mundur sedikit.
Hal ini, sambungnya, tentu menjadi harapan jajaran Kadin juga dimana Pemkot Bogor tidak serta merta mengagalkan semua paket proyek yang ada. “Kita mendukung langkah pemkot dalam penanganan pandemi ini. Hanya saja, jangan seperti ini,” harap Muslimin.
Dan dalam waktu dekat, Kadin atau perwakilannya berharap bisa duduk bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya atau wakilnya Dedie A. Rachim dalam menyikapi kegelisahan para pengusaha tersebut. (Hrs)
