Yayat Supriyatna
(Penulis Adalah Praktisi Pendidikan Indonesia Tinggal di Kabupaten Bogor)
Pilkades tinggal menghitung bulan, para calon sudah bersiap untuk menghadapinya, tim sukses sudah mulai bergerak, pendekatan sudah dilakukan dengan berbagai cara, janji sudah di tebar, pesona sudah disebar, senyum, salam, sapa sudah ditabur, dan celengan sudah dibongkar, kopi, rokok, makanan ringan sudah tersaji dipojok – pojok gossip para tim sukses, spanduk dan baliho sudah terpampang, media social sudah berisik dengan gambar, poto, slogan dan janji.
Ketika saya bertemu dengan salah satu tim sukses di PILKADES Kabupaten Bogor, saya tanyakan kemeraka “kekuatan politik yang dominan atau no 1 di PILKADES itu apa?” mereka jawab, “uang no 1” bahkan mereka mengkalkulasi bahwa kekuatan uang mencapai 60 – 70% dalam meraup suara pemilih. Salah satu yang melatarbelakangi mengapa politik uang itu dominan, alasan menurut masyarakat adalah, kapan lagi kita bisa merasakan langsung uang mereka (calon), karena kalau mereka sudah berkuasa mereka akan melupakannya. Dengan kata lain kebijakan – kebijakan ketika mereka berkuasa tidak akan pernah dirasakan langsung sebagai solusi bagi permasalahan masyarakat. jika politik uang ini sudah membudaya, maka dapat dipastikan seperti itulah watak kekuasaan itu koruptif dan manipulative.
Kemudian saya tanya kebeberapa calon kepala desa terutama yang berada di daerah Bogor Timur, berapa dana yang harus disiapkan untuk bertarung di pilkades ini, menurutnya ia harus menyiapkan 1 – 3 Milyar dan itupun masih belum tentu menang. Dapat kita bayangkan, ketika mereka menang dan berkuasa menjadi kepala desa, maka logika sederhana yang terbagun adalah, mereka harus mengembalikan uang tersebut sebagai modal politik, dan kemudian menyiapkan atau mengumpulkan uang kembali untuk pencalonan berikutnya. Jika demikian, kapan ada waktu buat meraka untuk melayani, mengayomi dan mensejahterakan lahir dan batin masyarakatrnya. Atas dasar inilah, maka, tidak ada kekuasaan yang benar benar peduli dan mengayomi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. janji kampanye hanya pemanis bibir dan syarat bagi sebuah pesta demokrasi procedural.
Uang adalah ideology atau agama tunggal bagi umat manusia, uang telah bertahta dan berkuasa atas pikiran, perasaan, dan perilaku manusia, uang yang mengendalikan pandangan, pendirian, dan sikap manusia, akhirnya uang yang paling ditakuti ketiadaannya, dicintai keberadaannya, diharapkan banyaknya.
Dalam sebuah Talks Show di ILC yang di pandu oleh Karni Ilyas, Sujiwo Tejo pernah mengeluarkan statement: “demi bangsa, demi negara, demi rakyar, demi kemanusiaan” kalimat – kalimat suci ini telah kotor dan runtuh oleh mulut dan sikap para politikus negeri ini.
Dari asumsi diatas, jika kita letakan pada teori kepemimpinan (politik), adalah seni mempengaruhi. Dengan kata lain, bahwa pemimpin itu adalah orang yang harus siap dan sanggup untuk mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan yang dipimpinnya (masyarakat). kata mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan adalah kata yang mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas, pasti, dan terukur. Mau dibawa kemana masyarakat yang dipimpinnya? Darisinilah, seharusnya modal / kekuatan pertama dan utama yang harus menjadi perhatian bagi calon pemimpin adalah ide, gagasan, dan pemikirannya dalam mengarahkan, mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat kepada tujuan hakikinya (sejahtera lahir dan batin). Ketika calon pemimpin tidak memiliki ide, gagasan, dan pemikiran untuk mensejahterakan lahir dan batin masyarakat, maka kekuatan yang lain yang akan mereka gunakan dalam mempengaruhi, mengendalikan dan mengarahkan masyarakat untuk memilihnya, darisinilah money politic menjadi pilihan pragmatis yang akan selalu ada dan digunakan. Sudah terlalu lama masyarakat dibohongi hingga masyarakat sudah tidak bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong, akhirnya kenyataan ini harus mereka jalani dan nikmati. Ketidak percayaan (distrust) itulah yang membuat masyarakat apatis (bodo amat), skeptic (ragu), oportunis (munafik), dan prustasi (emang gua pikirin)
Kita teringat pada adagium Rene Decartes cogito ergo sum, saya berfikir maka aku ada: kalau pemimpin politik beradagium “aku berhanji, maka aku ada”. Sudah menjadi umum bagi pemenang pemilu bahwa janji itu satu hal dan memerintah ialah hal lain. Perdana menteri Uni Soviet 1958 – 1964 Nikita Khrushchev: politisi itu semua sama: mereka janji membangun jembatan, meskipun tak ada sungai. Sama dengan mereka berjanji ingin mengecat langit. Seorang mantat Bupati pernah menyatakan: “kalau berjanji saja tidak berani, jangan jadi politikus, karena menurutnya, modal seorang politikus itu berjanji”
Saya teringat pada sebuah pernyataan dari ulama besar dunia Muhammd Abduh, bahwa menurutnya: “politik itu bagaikan pohon yang akarnya menancap kuat didasar neraka jahim” sikap pesimis terhadap politik ini, menandakan bahwa sejarah kekuasaan dimanapun dan kapanpun jika tidak ada dalam bimbingan, petunjuk, dan pedoman yang benar maka ketimpangan dari berbagai sisi dan dismensi kehidupan menjadi keniscayaan. Perlu ada perjuangan bersama mengembalikan politik pada singgasana yang mulia dan terhormat.
