by

Pemkot Bogor Serius Ambil Alih Pengelolaan Pasar Tekum

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor serius untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Induk Teknik Umum (TU) Kemang atau pasar Tekum yang berada di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal.

Belum lama ini, Pemkot Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Korem 061/Suryakencana serta Komisi I dan II DPRD Kota Bogor melakukan peninjauan ke pasar tersebut. Ditargetkan pengambil alihan pengelolaan pasar dari PT. Galvindo Ampuh dirampungkan tahun ini.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan, persoalan pengelolaan pasar Tekum ini menjadi ramai setelah adanya penyampaian aspirasi pedagang pasar atas semrawutnya sampah, namun retribusi kebersihan pedagang tetap dipatok tinggi, sehingga meminta perhatian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat menyelesaikan persoalan tersebut.

Lebih lanjut kata Alma, langkah yang telah berjalan adalah aspek non litigasi (musyawarah atau negosiasi), namun jika diperlukan kepastian hukumnya akan diambil jalur litigasi (penegakan hukum), karena jika dibiarkan hal ini akan berlarut-larut dan berdampak pada opini masyarakat seolah-olah Pemkot Bogor tidak bisa tegas untuk segera menuntaskan persoalan yang terjadi.

Alma pun menegaskan, kebijakan yang diambil tentunya tetap mengedepankan komunikasi dengan PT Galvindo Ampuh, namun faktanya beberapa opsi yang telah dibicarakan tidak bisa diperoleh titik temu, berawal adanya Perjanjian Kerjasama yang dibuat bersama pada 2001 dengan klausul hak pengelolaan dikembalikan ke Pemerintah Daerah pada 2007 tidak kunjung dilaksanakan sampai sekarang.

“Dan adanya pernyataan PT. Galvindo Ampuh yang menyatakan Pasar Tekum adalah milik yang bersangkutan, tentunya ini juga menjadi pemicu ketegangan karena mengakibatkan seolah-olah ada negara lain dalam wilayah NKRI di Kota Bogor, meskipun Pemkot Bogor selama ini terus mengupayakan komunikasi dengan cara baik, namun keresahan memuncak dari pedagang karena adanya pungutan yang cukup tinggi di masa Pandemi Covid-19 oleh manajemen PT. Galvindo,” tambahnya.

Alma mengungkapkan kebijakan untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Tekum tidak dapat ditunda-tunda lagi, sesuai saran pendapat dari beberapa pimpinan instansi, akademisi dan pengamat agar dilakukan penanganan segera dengan cara tidak melanggar hukum.

Tentunya dengan landasan hukum legal formil pertama dengan menghentikan semua operasional retribusi yang diambil oleh PT Galvindo dan mengembalikan sesuai kedudukannya pengelolaan Pasar Tekum kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) sesuai SK Walikota pada 2012.

“Ya, kedua memberikan waktu kepada PT. Galvindo untuk segera memenuhi kewajibannya dan menjelaskan kepada Pemkot Bogor adanya dua kali pembayaran parkir dan pembayaran lainnya tanpa membayar restribusi ke pemerintah sesuai Peraturan Wali Kota Bogor,” tegasnya.

Masih kata Alma, poin ketiga terhadap potensi hilangnya penerimaan keuangan negara yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak 2007 sampai sekarang atau pungutan liar yang dilakukan oknum di Pasar Tekum akan dilaporkan agar diproses oleh APH.

“Keempat Pemkot Bogor, TNI/Polri, BPN, pemangku kepentingan, komunitas pedagang dan masyarakat di Pasar Tekum secara bersama-sama mendengar penjelasan PT. Galvindo menyangkut data aset tanah bangunan dan hak-hak yang sesuai regulasi untuk dilakukan lanjutan pemetaan,” tutupnya. (Hrs/Nai)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *