BOGORONLINE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyampaikan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan tahun 2018-2023 yang dianggap sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini.
“Terutama karena pandemi Covid-19. Target-target yang sudah dicanangkan, sulit untuk terealisasi jika masih mengacu pada kondisi sebelum pandemi. Dengan beragam pertimbangan dan ada arahan dari pemerintah pusat, maka kami lakukan revisi,” kata Iwan Setiawan, Senin (7/6).
Menurutnya, Kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang RPJMD tersebut, tidak dapat lagi digunakan dan daerah wajib menyesuaikan dengan mengacu pada program yang telah dibakukan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Sehingga, sejak 2020 telah dimulai tahapan untuk mengubah RPJMD. Selain itu, pandemi juga berdampak pada seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pada evaluasi kinerja 2020 lalu, capaian indikator makro terdiri dari IPM, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan serta laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan,” katanya.
Kendati demikian, Iwan menyebut, perubahan RPJMD ini tidak mengubah visi dan misi pemerintah kabupaten Bogor dalam tenggang waktu 2018-2023. Hanya saja, target indikator tujuan yang mengalami perubahan dan akan dibahas bersama DPRD.
“Seluruh program daerah mengalami perubahan. Menyesuaikan dengan kebijakan baru nomenklatur daerah yang berlaku secara nasional serta penyesuaian dengan kondisi daerah saat ini,” jelas Iwan.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim mengatakan jika usai penyampaian revisi RPJMD dari Pemkab Bogor, pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan pembahasan.
“Salah satunya faktor Covid-19 yang membuat pemda merevisi RPJMD. Insha Allah, Kamis pekan ini pansus mulai jalan dan target 28 Juni 2021, pembahasan selesai dan diparipurnakan,” tuturnya.
