Cibinong – DPRD kabupaten Bogor meminta dinas kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang (DPUPR) merasionalisasi anggaran belanja tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022 masih defisit sebesar Rp1,042 triliun.
Anggota DPRD kabupaten Bogor dari fraksi partai Gerindra, Andi Permana menyampaikan, permintaan itu dilakukan agar pelaksanaan perencanaan program pada tahun 2022 bisa terlaksana dengan tanpa memikirkan defisit yang dialami.
Ia meminta untuk merasionalkan kegiatan pada kedua dinas beranggaran besar tersebut untuk menjadikan defisit anggaran menjadi nol rupiah.
“PUPR kita minta untuk merasionalisasi 200 miliar, Disdik juga sudah diminta untuk merasionalisasi 200 miliar dan dinas kesehatan juga sama diminta untuk rasionalisasi 300 miliar,” kata Andi, Rabu (17/11).
Ia mengaku, dari ketiga dinas yang diberikan pos anggaran besar itu, hanya dinas pendidikan yang sudah rela merasionalkan kegiatannya untuk menutup defisit.
“Sampai saat ini di badan anggaran DPRD kabupaten Bogor masih ada pembahasan masalah itu (defisit), kita belum ketemu angka untuk bisa menutupi devisit yang ada,” katanya.
Andi menyampaikan, kedua dinas itu kebingungan untuk menghilangkan atau merasionalisasikan kegiatan mereka, karena dianggap kegiatan atau program prioritas.
“Tapi, kalau bicara prioritas, memang itu kebutuhan masyarakat, tetapi ini pemerintah daerah pun belum mencukupi anggarannya, belum tersedia. Kalau bicara prioritas, semua SKPD pasti ngomongnya semua kegiatan prioritas. Makanya kita coba ke TAPD untuk merasionalisasi semua SKPD,” ucap Andi.
