BOGORONLINE.com – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota Bogor. Kunker spesifik ini membahas terkait penanganan kebencanaan di Kota Bogor dan diakhiri dengan pemberian bantuan mobil dapur umum lapangan kepada BPBD Kota Bogor.
“Komisi VIII DPR RI ingin mengetahui langkah-langkah penanganan bencana sekaligus apa yang menjadi kebutuhan di Kota Bogor,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya di Hotel Swiss Belinn, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jum’at (4/11/2022).
Bima Arya mengatakan, dari diskusi ini kemudian muncul satu keinginan bersama untuk penanganan kebencanaan jangka panjang sekaligus menjadikan Kota Bogor sebagai model penyelesaian bencana jangka panjang.
Tidak saja pembangunan bagi daerah yang terdampak secara fisik, namun juga relokasi warga yang tinggal di daerah kategori hitam atau rawan bencana.
“Kami sudah menyiapkan lahan untuk relokasi, tugas kami mengkomunikasikan kepada warga dan kami minta Komisi VIII bisa memfasilitasi dengan kementerian terkait,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menerima banyak masukan dan saran dari Komisi VIII untuk perbaikan sistem mitigasi bencana. Mulai dari sistem yang harus diperkuat, termasuk saran memasang alat-alat pendeteksi bencana di daerah yang sangat rawan.
Menurutnya, sistem mitigasi kebencanaan sudah berjalan. Namun, persoalan utamanya ada di lahan yang labil, faktor cuaca dan warga yang tinggal di daerah terlarang. Dua hal tersebut yang menjadi prioritas, di mana tercatat ada 1.001 rumah masuk kategori hitam yang harus segera dipindahkan.
“Lahannya sudah siap di bangun, tinggal anggarannya kita cari. Untuk anggaran kami minta bantu dikoordinasikan dan kami juga akan berkomunikasi ke menko, menteri PUPR dan gubernur untuk diakselerasi agar tahun depan sudah bisa dibangun,” tandaanya.
Sementara Ketua Komisi VIII, Diah Pitaloka menyampaikan, Kota Bogor walaupun hanya terdiri dari enam kecamatan, namun penduduknya sangat padat. Sehingga jika ada titik bencana konsekuensinya sekian nyawa akan terancam.
Pihaknya berharap Kementerian PUPR segera merespon cepat terkait pengembangan pemukiman relokasi warga dari daerah rawan bencana.
“Kalau Bogor ini bisa menjadi satu pilot project pengembangan permukiman hasil dari relokasi. saya pikir ini akan jadi penting dan menarik termasuk di wilayah-wilayah lain,” katanya.
Diah juga menyampaikan, bahwa pertemuan ini sangat penting, lantaran Komisi VIII mendapat gambaran manajemen penanganan kebencanaan secara komprehensif dari mulai pendekatan mitigasi lokal sampai rencana strategis nasional.
Lembaganya akan berupaya membantu dalam hal pendekatan kebijakan anggaran dan juga garis koordinasi dengan daerah yang hari ini masih memiliki beberapa persoalan.
“Kami berharap bisa membantu Kota Bogor untuk bisa direspon cepat pemerintah pusat, terutama dalam dropping anggaran untuk relokasi warga yang daerahnya rawan bencana,” kata Diah. (Hrs)
