BOGORONLINE.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bogor Timur tahun 2024 digelar di salah satu kedai di wilayah Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, pada Senin (16/1/2023).
Dalam acara tersebut, hadir Wali Kota Bogor Bima Arya beserta jajarannya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin, anggota DPRD Kota Bogor dapil Bogor Timur dan Bogor Tengah, Adityawarman Adil, Anna Mariam Fadhilah, Fajari Arya Sugiarto, H. Mulyadi, dan Rizal Utami.
Dalam sambutannya, Jenal Mutaqin menyebutkan, Musrenbang adalah ruh dari rencana pembangunan di Kota Bogor yang menggunakan sistem bottom up. Dimana program pembangunan mengambil aspirasi dari masyarakat yang ada di wilayah.
Sehingga, menurutnya, rencana dan ajuan dalam Musrenbang perlu dikawal hingga bisa menuntaskan akar permasalahan yang ada di warga.
“Saya harap Musrenbang 2024 ini bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, UMKM, Kampung tematik yang perlu kita dorong aksesibilitasnya. Jadi kami di DPRD akan terus berjibaku dengan TAPD dan Bappeda, selama usulan itu betul bermanfaat untuk masyarakat, kami akan mendorong anggaran dengan maksimal,” ujar pria yang akrab disapa Kang JM ini.
Musrenbang 2024, kata JM, juga menjadi Musrenbang terakhir bagi Wali Kota Bogor Bima Arya. Sehingga JM menyampaikan perlu adanya kebijakan yang diambil, agar program dan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga bisa terpenuhi.
JM merinci salah satu persoalan yang masih dihadapi oleh warga Bogor Timur adalah minimnya jumlah SMP Negeri dan SMA Negeri di Kecamatan Bogor Timur. Berdasarkan catatannya, hanya ada satu SMP Negeri di wilayah Bogor Timur, yakni SMP 18 dan SMP terdekat lainnya adalah SMP 3 yang berada di Bogor Tengah.
“Kami berharap bahwa 2023 atau 2024 itu, sudah bisa menambah jumlah unit sekolah negeri baru. Karena, kemarin DED sudah selesai, kajian sekolah negeri untuk semua kecamatan se-Kota Bogor idealnya juga sudah dilakukan oleh Bappeda, jadi sudah harus bisa direalisasikan sebelum pak wali selesai jabatan,” ujar JM.
Opsi menambah jumlah sekolah tidak hanya seukur membangun sekolah baru dengan membeli lahan yang ada. Namun dengan melakukan akuisisi terhadap sekolah swasta yang sudah sepi peminat juga bisa dilakukan guna menambah jumlah SMP negeri.
Sedangkan untuk tingkat SMA, JM menjamin bahwa pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendanai pembangunan sekolah SMA Negeri baru di Kota Bogor.
“Bicara anggaran, provinsi siap membantu, apalagi untuk sekolah SMA negeri. Kami pimpinan DPRD Kota Bogor sudah dua kali ke dinas pendidikan provinsi jabar, tinggal mengusulkan dimana lahannya, baik lahan pemerintah atau lahan sistem pinjam pakai, pemprov siap membiayai, menganggarkan untuk pembangunan SMA, tinggal pertanyaannya adalah kita mau atau tidak,” katanya.
Ia melanjutkan, persoalan terkait tidak adanya tempat pemakaman umum (TPU) di Kecamatan Bogor Timur, juga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Bogor. Sebab, ia mengaku telah bertahun-tahun mengajukannya, namun tidak kunjung direalisasikan.
Padahal, jika Pemkot Bogor enggan menggunakan dana APBD untuk membeli lahan pemakaman meski sudah diatur di Undang-undang 2 tahun 2012, maka opsi pengadaan melalui Undang-undang Utilitas Perumahaan bisa dilaksanakan.
“Pertanyaannya ada berapa hektar perumahan Bogor Timur, maka dua persennya adalah hak warga untuk bisa dimakamkan di sana. Nah kita nggak tahu di Perumkim ada nggak datanya. Kalaupun dikonversikan ke uang, perlu diberitahukan ke warga bahwa lahan pemakaman yang dibeli itu dimana,” jelas JM.
Terakhir, terkait pengambangan kampung tematik, menurut JM, Pemkot Bogor jangan hanya memanfaatkan momen euforia pasca peresmiannya saja. Dengan demikian perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk memajukan dan meningkatkan kualitas yang ada di Kampung Tematik.
Iapun menyayangkan pengajuan yang dilakukan olehnya berupa pengadaan 11 mesin jahit untuk pelaku usaha di Kampung Perca tidak dimasukkan ke dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Bogor Timur. Disamping, belum adanya langkah dari Pemkot Bogor untuk meningkatkan aksesibilitas ke lokasi Kampung Tematik Edas dan Kampung Perca.
“Jadi saya sebagai warga Bogor Timur, berharap Musrenbang 2024 ini kita jadikan sebagai wadah untuk menampung kebutuhan warga yang prioritas, yaitu bangunan sekolah baru dan untuk UMKM tidak sebatas data, tapi juga harus ada aksi dari kita. Serta terakhir, tidak hanya masalah infrastruktur,” pungkasnya. (Hrs)
