BOGORONLINE.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Kampanye di Media Sosial.
Acara peluncuran ditandai dengan penekanan tombol secara digital oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja didampingi Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty serta mitra kerja Bawaslu RI di Hotel Swiss-Belcourt Bogor, Selasa (31/10/2023).
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, pemetaan kerawanan Pemilu ini sebagai upaya untuk meminimalisir ketegangan di masyarakat berkaitan kampanye di medsos.
“Launching ini pemetaan tentang kampanye di medsos, sesuai prediksi kami nanti akan banyak saat penetapan pasangan calon presiden (capres). Kami akan berusaha meminimalisir ketegangan yang muncul di akar rumput atau masyarakat yang dibawa oleh medsos,” kata Rahmat.
Ia menyebut isu tentang bacapres sudah terjadi pada saat ini di medsos. Untuk itu, pihaknya mencoba minimalisir dengan cara berkoordinasi dengan stakeholder Bawaslu.
Rahmat menjelaskan, konten yang disebar di medsos jika melanggar kampanye bermuatan SARA, hoaks dan ujaran kebencian bisa dijerat dengan hukum.
“Oleh sebab itu hati-hati kampanye yang disebar di medsos karena akan dipertanggungjawabkan jika bermasalah. Menyerang pribadi berdasarkan SARA itu sangat tidak diperkenankan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty menjelaskan berkaitan tingkat kerawanan tertinggi isu kampanye di medsos.
Ia mengatakan, enam provinsi, di antaranya DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Gorontalo merupakan hasil pemetaan berdasarkan kejadian Pemilu 2019.
“Peristiwa itu real, kongkrit dan terjadi soal politisasi SARA, ujaran kebencian itu muncul. Sehingga dalam konteks ini begitu dilakukan scoring, enam provinsi tadi menempati posisi paling rawan tinggi,” katanya.
Oleh karena itu, sambungnya, dengan posisi kerawanan tertinggi, Bawaslu harus memiliki metode pencegahan yang paling efektif dan paling tepat karena akan berbeda dengan tingkat kerawanan sedang maupun rendah.
“Mereka harus punya sesuatu greget yang lebih untuk memastikan peristiwa terulang di tahun 2024 mendatang,” tambah Lolly.
Untuk mengantisipasi buzzer di medsos, lanjut Lolly, Bawaslu mengambil langkah menciptakan sebanyak mungkin konten kreator. Konten kreator ini seluruh masyarakat yang bisa mengawasi secara partisipatif.
“Bawaslu juga menyadari punya keterbatasan soal ini, makanya menggandeng stakeholder seperti BSSN, Kominfo, termasuk dengan platform medsos sebagai orang yang bertanggung jawab juga terhadap keberlangsungan Pemilu 2024,” tandasnya.
